Tolak Tanda Tangan Persetujuan APBD Perubahan 3 Wakil Ketua Dewan Dikecam

Spread the love

SRAGEN, POSKITA.co – Aksi tiga Wakil Ketua DPRD Sragen dari Golkar, PKB dan PKS yang menolak menandatangani APBD-Perubahan 2021 pada paripurna, Rabu (29/9) menuai reaksi kontra dari sejumlah partai. PKB dan PDIP justru menyayangkan aksi pemboikotan itu karena dinilai tidak patut dan justru menunjukkan ketidakpahaman mereka akan aturan maupun proses APBD.

Sikap Wakil Ketua DPRD, Muslim langsung disemprit DPC PKB Sragen. Pasalnya, sikap Muslim justru dinilai kurang tepat oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sragen Handoko Wahyu. Penolakan tanda tangan itu merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili Fraksi maupun Partai.

Dia menjelaskan setelah menerima kabar tersebut, segera melakukan klarifikasi ke Ketua DPC maupun Ketua Fraksi. Ternyata memang belum ada komunikasi atas tindakan itu. Padahal PKB Sragen menempatkan kadernya di eksekutif yakni Wakil Bupati Suroto.

”Sikap tersebut merupakan tindakan pribadi dan tidak mewakili partai. Agar tidak terulang, akan kami bahas secara internal,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sragen juga menyanyangkan sikap tiga wakil pimpinan dewan terssebut. Anggota FPDIP Sugiyamto menegaskan, bahwa sikap tiga wakil ketua itu mengingkari sikap politik dari fraksi mereka sendiri. Sebab dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan di paripurna hari ini, semua fraksi menerima dan menyetujui APBD-P 2021.

“Kalau kemudian mereka menolak tandatangan, ya berarti tiga orang pimpinan itu mengingkari partainya sendiri. Mereka malah seperti pembangkang fraksinya karena dalam pandangan umum pendapat akhir mereka semua fraksi menerima APBD Perubahan ini,” paparnya.

Sugiyamto yang juga ketua komisi IV menilai sikap ketiga pimpinan itu juga malah memunculkan keraguan terkait pemahaman soal aturan dan mekanisme APBD. Sebab sejak awal, pembahasan hingga pandangan akhir, tidak ada penolakan dari ketiga fraksi tersebut. Terlebih, ketiganya juga hadir dalam paripurna tersebut.

Lebih lanjut, mantan Ketua Dewan Sragen ini menyampaikan aksi pemboikotan itu juga dirasa tidak pas dilakukan karena tanpa dasar yang jelas. Sebagai delegasi partai dan representasi fraksi, salah satu tugas serta kewenangan mereka adalah menandatangani APBD.

“Kemudian, ketidakhadiran kepala daerah sendiri juga tidak bisa serta merta disalahkan ketika ada kepentingan yang lebih urgen. Apalagi dalam paripurna itu sudah diwakili Wakil Bupati yang memang satu paket, sehingga jelas tak masalah,” tandas Sugiyamto. (Cartens)