Sosialisasi Empat Pilar Rinto Subekti: Wujud Penegasan Identitas Bangsa
KARANGANYAR (poskita.co) – Anggota DPR RI, Rinto Subekti menilai sosialisasi empat pilar kebangsaan sangat penting untuk terus dilakukan. Pasalnya, melalui empat pilar bisa menimbulkan identitas nasional Bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.
Hal tersebut dikatakan Rinto Subekti yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah saat kegiatan sosialisasi empat pilar yang digelar pada 13 Oktober 2018.
Dihadapan 159 tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se kecamatan Colomadu saat itu, Rinto mengharapkan agar lapisan masyarakat, terutama generasi muda, bisa memahami nilai-nilai kebangsaan dalam pilar kebangsaan.
“Makanya kegiatan ini harus dan wajib kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Rinto Subekti.
Rinto Subekti menegaskan, kegiatan ini sangat positif output-nya agar generasi zaman sekarang tidak mudah terbawa arus globalisasi yang bisa mengurangi jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda.
“Karena itu, kita harus mencegah pengaruh-pengaruh negatif. Pencegahannya dengan pembekalan dan pemahaman empat pilar ini, yang membingkai dan melandasi serta jadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,” ujarnya
Menurut Rinto, sosialisi empat pilar yang selalu dilaksanakan itu, bisa memunculkan semangat untuk bela negara dan cinta terhadap Tanah Air yang imbasnya bisa mencintai produk dalam negeri.
“Sosialisasi empat pilar kebangsaan sangat penting diikuti para masyarakat agar tak salah dalam mengartikan NKRI. Sekarang ini banyak paham-paham sesat yang muncul yang bisa menjerumuskan generasi muda ke jurang kebodohan dan kesesatan,”ujarnya.
“Makanya, kami saat ini diwajibkan turun ke dapil masing-masing, untuk melakukan sosialisasi ini. Hal ini dikarenakan rasa dan nilai kebangsaan di masyarakat dirasa telah mulai terkikis dan perlu ditanam kembali,”imbuhnya.
Untuk itu, lanjutnya, sosialisasi dilakukan kepada semua masyarakat, bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak sekolah agar memberikan karakter yang baik bagi calon pemimpin bangsa di masa depan.
“Dalam mengamalkan empat pilar kebangsaan, berarti harus mampu menjaga kerukunan hidup di daerah ini demi mewujudkan bangsa yang maju dan sejahtera. Sehingga, budaya perang harus dihentikan,” kata anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan IV Jawa tengah tersebut.
Ditambahkan, dalam bingkai NKRI maka kerukunan bisa tercipta, dan masyarakat hidup tenang dalam melaksanakan segala aktifitasnya.
“Masyarakat bisa belajar, bekerja dengan tenang, sehingga otomatis perekonomian akan terangkat dan masyarakat bisa sejahtera. Hal tersebut yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Karanganyar,”tegasnya.
Rinto menambahkan, demokrasi Pancasila belum melahirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Ketimpangan ekonomi masih tinggi, banyak rakyat belum mendapatkan kesempatan bekerja.
Rinto menilai, saat ini tenaga kerja asing malah lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.
Akibatnya jumlah pengangguran terus bertambah seiring dengan menurunnya tingkat kesejahteraan. Ia mengatakan, saat ini bangsa Indonesia kehilangan nilai-nilai luhur, sebagaimana yang terkandung di dalam Pacasila.
“ Saya melihat, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Hal ini lebih disebabkan karena banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rinto juga mengungkapkan, negara telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 45 sebagai pedoman aturan dan falsafah Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang perbedaan suku bangsa di Indonesia.
“Pancasila, UUD Tahun ’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ialah harga mati bagi kita sebagai warga negara. Apapun itu, kepentingan negara harus lebih diutamakan dan dikedepankan untuk membawa bangsa dan negara kita lebih maju lagi,” jelasnya.
Empat pilar negara ialah hasil rumusan para bapak bangsa untuk menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat hingga menjadi negara yang diperhitungkan di dunia internasional.
“ Sosialisasi empat pilar MPR ini merupakan bagian dari tugas wakil rakyat. Selain itu, juga dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan rapat dengar pendapat sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Uky)
