Disoal, Pengadaan Buku SMP Dimonopoli
SRAGEN, POSKITA.co – Penjualan buku pelajaran kategori e-katalog di lingkungan SMP Negeri di Kabupaten Sragen diduga ada monopoli. Pasalnya, untuk pengadaan buku pelajarana bahasa jawa dan PTOK diarahkan ke salah satu penerbit. Janggalnya lagi, monopoli buku ke salah satu penerbit itu
untuk pengkondisian institusi penegak hukum.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengadaan buku di lingkungan SMP negeri ada dua jenis e-katalog dan non e-katalog. Untuk e-katalog menggunakan anggaran APBD sedangkan untuk non e-katalog menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Jenis buku yang pembelajaan melalui dana BOS ada empat mata pelajaran, diantaranya Bahasa Jawa,Seni, PJOK dan TIK. Hanya saja kondisi dilapangan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengarahkan pembelian bukuk ke salah satu penerbit. Seperti buku Bahasa Jawa diarahkan ke penerbit ER dan PJOK ke penerbit IP.
“Kita mencoba menawarkan buku untuk pelajaran non e-katalog katanya sudah diarahkan untuk Bahasa Jawa dan PJOK ke penerbit tertentu,” beber Sri Wahono koordinator Terang Rasional (Teras), Rabu (15/3).
Menurut sumber yang enggan disebut namanya ini mengungkapkan, alasan monopoli pengadaan buku ke salah satu penerbit tersebut untuk pengkondisian institusi penegak hukum di Sragen. Sehingga meski penggunaan dana BOS merupakan wewenang masing-masing Kepala sekolah.
“Namun para Kepsek tidak berani menolak lantaran ada dugaan intruksi dari MKKS,” tandas Wahono yang juga pengamat pendidikan Sragen ini.
Kabid SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen Sukisno menjelaskan, pihaknya sudah mendengar soal persoalan itu sejak dua minggu yang lalu. Hanya saja dipastikan tidak ada monopoli dana pengadaan buku non e-katalog tersebut. Karena pengadaan buku tersebut merupakan wewenang sepenuhnya dari kepala sekolah menggunakan anggaran dana BOS. Sehingga dipersilahkan terhadap masing-masing sekolah untuk melakukan pengadaan buku sesuai kemampuan. Lantaran setiap sekolah mempunyai kemampuan berbeda-beda, seperti metode pengajaran yang berbeda sesuai buku yang dimaksud sertai kemampuan keuangan.
“Untuk pengadaan bukuk e-katalog memang melalui anggaran APBD, sedangkan buku non e-katalog menggunakan anggaran BOS. Kalo non e-katalog merupakan kewenangan masing-masing sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuan,”papar Sukisno. (Cartens)
