Dewan Soroti Dugaan Main Mata Soal Perijinan
SRAGEN, POSKITA.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen menyoroti soal perijinan usaha yang dinilai carut marut. Seperti.dugaan yang terjadi di pabrik hebel, Toyogo, Sambungmacan, Sragen, yang ijinnya baru sebatas OSS. Sejauh ini Komisi I DPRD Sragen sudah mencoba mengingatkan dan berupaya membenahi soal perijinan. Tetapi dari dinas terkait sendiri dinilai tidak transparan dalam data perijinan. Sehingga muncul tudingan ada main mata pihak investor dengan dinas terkait.
Ketua Komisi I DPRD Sragen Tohar Ahmadi menyampaikan pihaknya sudah cukup lama menyoroti soal perijian usaha di kabupaten Sragen. Masalah seperti di pabrik Hebel, Sambungmacan bukan kali pertama.
”Masalah seperti ini sudah saya angkat berkali-kali. Kalau sampai ada masalah seperti ini lagi ya kerja dari dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penertiban, pendataan dan kerja turun ke bawahnya harus ditingkatkan,” ujar Tohar.
Dia menyayangkan kinerja yang buruk itu sampai tidak berani memberikan peringatan bahkan menghentikan sementara kegiatan usaha yang belum lengkap ijinnya. Jadi tidak perlu heran ada anggapan atau indikasi main mata dengan pengusaha besar oleh masyarakat. ”Saya sudah berulang kali di dalam rapat bersama DPMPTSP agar menertibkan ijin sebaik mungkin agar sesuai aturan,” kata Tohar.
Dia menyesalkan jika hanya berbekal OSS saja bisa memulai usaha. Karena masih banyak ijin yang perlu dipenuhi. Pihaknya lantas mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan audiensi ke Pemkab Sragen. Agar didapatkan fakta dan dicari solusi langkah-langkah yang benar. ”Kalau masyarakat jika melihat indikasi, bisa sampaikan dan audiensi, agar ada langkah-langkah untuk penyelesaian, DPRD Siap menjembatani. Kita berulang kali ingatkan soal perijinan ke dinas,” terangnya.
Ketua Komisi I DPRD Sragen sendiri mengaku dari DPMPTSP Sragen belum berani gamblang menyerahkan data-data soal perijinan. Dia sudah sering meminta transparansi data perijinan. Namun tidak pernah disampaikan. ”Dengan kabar ini dalam waktu dekat, kami panggil dinas. Dinas juga tidak transparan soal data. Padahal saya juga ketua Komisi, jika memang transparan tentu juga diberikan,” ujarnya.
Soal langkah warga untuk melakukan somasi pada sejumlah dinas, pihaknya turut mendukung. Dia menegaskan somasi yang akan dilakukan masyarakat juga bagian dari kritik yang membangun. (Cartens)
