Soal Mudik, Senior PDIP Sentil Pernyataan Wali Kota Solo Tidak Etis
SOLO, POSKITA.co
Pernyataan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang menanggapi tentang mudik dari Presiden RI Joko Widodo, mendapat kritikan tajam dari senior PDI Perjuangan Solo Ir Hariadi Saptono.
“Seorang Walikota tidaklah etis menunjukkan otoritas yang seolah-olah lebih tinggi daripada seorang Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan,” kata Hariadi Saptono kepada Poskita.co, Jumat (24/4/2020). Hariadi Saptono merupakan senior PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Kota Surakarta periode 2004 – 2009.
Berikut ini pernyataan lengkap dari Ir Hariadi Saptono:
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan larangan mudik dalam rangka menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Para perantau yang bekerja dan tinggal di kota-kota besar, menengah, dan kecil, dilarang untuk kembali ke kampung halaman untuk beranjangsana, liburan, bersilaturahmi. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penularan virus Covid-19 yang makin meluas sampai ke daerah-daerah pelosok.
Larangan tersebut ditanggapi oleh Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo dengan menyatakan bahwa pembuat aturan tersebut seharusnya juga menjalankan larangan yang dibuat. Yang dimaksudkan Walikota Surakarta sebagai pembuat aturan adalah Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia yang juga berasal dari Kota Surakarta, wilayah yang secara administrasi pemerintahan di bawah tanggung jawab FX. Hadi Rudyatmo.
Sebaiknya dan seharusnya, Pak Rudy sebagai Walikota mengerti dan memahami protokol birokrasi yang mengikat Presiden Republik Indonesia. Seorang Presiden, memiliki tanggung jawab sekaligus otoritas untuk dapat berada di wilayah administrasi pemerintahan manapun dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan maupun pemerintahan.
Oleh karena itu, tidaklah elok pernyataan FX. Hadi Rudyatmo tersebut. Seolah-olah, pernyataan tersebut merupakan ekspresi kekesalan dan kemarahan politik, dan tidak patut dinyatakan oleh pejabat yang sudah menjalankan fungsi birokrasi pemerintahan daerah selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, seorang Walikota tidaklah etis menunjukkan otoritas yang seolah-olah lebih tinggi daripada seorang Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
COS/*
