Membiayai Partai Politik

Oleh: Parlindungan Siahaan

Guru PPKn SMKN Jatipuro, Karanganyar

 

Berawal dari Pergantian Antar Waktu (PAW)  anggota DPR RI dari PDI-P. Masalahnya adalah ketika calon pengganti menurut aturan dan partai berbeda orang. Apa yang terjadi?

Dalam kasus ini, partai politik melakukan peninjauan hukum kepada Mahkamah Agung dan oknum partai politik menyuap oknum komisionaris KPU. Inilah kisah pendahuluan Operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 8 Januari 2020 terhadap Wahyu Setiawan (Komisaris KPU) dan orang kepercayaannya, Agustiani serta Harun (kader PDIP) dan Saeful (staf sekretariat DPP PDI-P), jadi sorotan berbagai media termasuk Kompas.

Timbul pertanyaan mengapa Partai Politik begitu ngotot mengajukan calon legislatif pilihannya? Ada banyak jawaban, salah satunya adalah menunjukkan kuasanya kepada kader sebagai benih yang diharapkan berbuah di kemudian hari. Buah yang diharapkan adalah para kader, terutama menjadi anggota legislatif karena kuasa partai politik menjadi sumber dana kegiatan partai politik. Berdasarkan asumsi spekulatif itu maka akar permasalahan kasus ini adalah siapa sumber pembiayaan partai politik?

Partai politik menurut Prof  Miriam Budiardjo suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik–(biasanya) dengan cara konstitusional–untuk melaksanakan programnya. Partai politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berdemokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini.

Partai politik, seperti halnya persekutuan lainnya dibiayai oleh anggotanya. Jelas, sumber dana partai politik adalah anggotanya. Wajar juga bila kader partai politik yang menjadi anggota legislatif memiliki kewajiban lebih besar dibandingkan anggota lainnya. Saat beban kewajiban itu terus membesar, dari mana uangnya? Gaji tidak sanggup lagi karena meskipun besar tetaplah terbatas dan untuk membiayai berbagai bidang kehidupan. Tidak terhindarkan terjadilah korupsi dan OTT KPK berulang yang melibatkan kader partai politik.

Cara terbaik mengurangi terjadinya OTT KPK terhadap kader partai politik adalah mencegah kader partai politik korupsi. Hulunya adalah pembiayaan partai politik. Setiap partai politik yang hidup membutuhkan fungsionaris serta sarana dan prasarananya. Menyelenggarakan kegiatan dari yang berskala lokal hingga nasional. Melakukan komunikasi dan sosialisasi politik. Berperan dalam rekruitmen politik. Terkadang juga turut mengelola konflik. Ditambah juga sebagai peserta pemilihan umum dengan berbagai tahapannya.

Semuanya itu membutuhkan uang banyak. Sepertinya selain anggota partai politik, negara dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan partai politik. Bila ini terjadi maka beban keuangan kader terhadap partai politik akan berkurang. Otomatis akan mencegah terjadinya korupsi.

Negara turut membiayai partai politik merupakan suatu keharusan. Karena: 1. Korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang luar biasa, terjadi berulang-ulang dan sering melibatkan kader partai politik. 2. Korupsi memiliki daya rusak luar biasa terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Negara harus bertindak mencegah terjadinya korupsi dengan turut memikul bebas biaya partai politik. 3. Mencegah korupsi merupakan tugas dan kewajiban negara meskipun harus dengan mengeluarkan uang banyak.

Betul, ide negara turut membiayai partai politik hanya menambah beban keuangan negara. Tetapi sebelum sampai pada sikap menolak, perhatikan pengaruh baik dari ide ini. 1. Beban keuangan partai politik dan kadernya akan berkurang, dengan sendirinya kehidupan politik Indonesia akan bebas korupsi, setidaknya berkurang. 2. Korupsi akan berkurang, otomatis kerugian negara berkurang juga. 3. Partai politik dan kadernya bebas korupsi menjadi tontonan sekaligus tuntunsn baik bagi pembangunan, hasilnya terwujud sumber daya manusia yang lebih berkualitas, pembangunan infrastruktur lebih baik, dengan sendirinya kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Jadi negara turut membiayai partai politik patut dicoba, karena dapat memberi pengaruh baik yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan negara.    (*)

 

Editor: Cosmas