Teken MoU, PAN Klaten Pilih Gabung Rencana Koalisi Besar Pilkada 2024
KLATEN, POSKITA.co – Partai Amanat Nasional (PAN) Klaten akhirnya memilih bergabung dengan rencana koalisi besar dalam Pilkada 2024 nanti. DPD PAN Klaten menanda tangani MoU atau kontrak kerja sama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) Klaten, untuk membangun koalisi, Jumat malam (19/7/2024).
Pilihan bergabung ke rencana koalisi besar ini disebabkan dua calon bupati yang sempat ikut penjaringan lewat PAN dinilai tidak bisa melaksanakan surat penugasan yang diberikan kepada mereka.
Setelah PKS, Gerindra, PPP, PKB, dan Partai Nasdem, akhirnya PAN Klaten pun ikut memberikan teken kontrak kerja sama politik dengan PDIP Klaten. Teken kontrak politik dilangsungkan di Kantor DPC PDIP Klaten, dengan sebelumnya dilakukan pertemuan tertutup antar pengurus struktural kedua partai. Hasil perolehan 3 kursi PAN Klaten dalam Pileg 2024 semakin menambah gemuk rencana koalisi.
Ketua DPD PAN Klaten, Darmadi menegaskan, keputusan untuk ikut gabung dalam rencana koalisi dengan PDIP Klaten sudah dikoordinasikan dengan pihak DPD PAN Jawa Tengah. Pasalnya, dua calon bupati yang sempat mendaftar atau mengikuti proses penjaringan lewat PAN, hingga kini dianggap tidak bisa melaksanakan isi surat penugasan yang diberikan. Salah satunya, tugas untuk menggalang rencana koalisi.
Atas dasar kondisi tersebut, DPW PAN Jateng akhirnya memberi kesempatan DPD PAN Klaten untuk bergabung dengan calon bupati dari PDIP. Calon Bupati yang dimaksud adalah Yoga Hardaya, yang adalah ketua DPD Golkar Klaten, dan juga Wakil Bupati Klaten saat ini. Calon bupati satu lagi adalah Heri Wibowo, yang merupakan purnawiran POLRI, dengan kepangkatan terakhir, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi,,
“Itu surat penugasan lho. Bukan rekomendasi. Setelah dipanggil dan dilakukan fit and proper test, mereka tidak bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Mana koalisimu? Mana calon wakil bupatimu? Tidak bisa menunjukkan kok,” tutur politisi senior di Klaten ini.
Dengan 18 kursi yang dimiliki, kini PDIP sudah memiliki dukungan atau gabungan 40 kursi, dari total 50 kursi di DPRD Klaten, untuk kemungkinan menjadi partai pengusung tunggal. Koalisi gemuk ini datang dari PKS dengan 6 kursinya, Gerindra juga 6 kursi, PPP 2 kursi, PKB 4 kursi, dan Nasdem 1 kursi.
Tinggal Demokrat dan Golkar yang belum gabung dalam rencana koalisi. Dengan ketentuan minimal 10 kursi untuk menjadi partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati, Golkar dengan 7 kursi dan demokrat 3 kursi masih mungkin berkoalisi, agar tidak terjadi lawan kotak kosong dalam Pilkada Klaten 2024 nanti.
Terkait hal ini, Ketua DPC PDIP Klaten, Sri Mulyani mengungkapkan, komunikasi sudah terus dibangun dengan Ketua DPD Golkar Klaten, Yoga Hardaya. Bukan antara bupati dan wakil bupati, tapi kapasitas antar ketua partai. Hasilnya, tetap ingin maju sebagai calon bupati sendiri. Keputusan tersebut harus dihormati.
“Dengan pak One (Ketua DPC Demokrat Klaten) juga terus komunikasi. Kami sudah dua kali bertemu. Signalnya positif. Tunggu saja kabar baiknya dalam minggu-minggu ini,” ujar Sri Mulyani yang adalah Bupati Klaten ini. (Amorajati)
