GP Ansor Desak Dewan Bahas Raperda Ponpes dan Madrasah

Spread the love

SRAGEN, POSKITA.co – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen Selasa (28/9). Aksi mereka lantas ditemui anggota Komisi IV DPRD Sragen. Mereka mendesak para legeslatif segera lakukan pembahasan Raperda Pesantren dan Madrasah.

Dalam audiensi tersebut, Di Sragen terdata 149 Pondok Pesantren (Ponpes) dengan jumlah santri sekitar 16.925 orang. Sejumlah ponpes tersebut perlu perhatian dan sekaligus pengawasan. Karena tidak semua Ponpes menjunjung Ideologi, Pancasila. Tidak dipungkiri di Sragen masih ada Ponpes yang menolak Ideologi Pancasila.

Ketua GP Ansor Sragen Endro Supriyadi menyampaikan aspirasi dan mendorong DPRD Kabupaten Sragen untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ponpes dan Madrasah. Selain itu langkah ini sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Di dalamnya mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren. ”Langkah menyegerakan Raperda ini agar Kebijakan terkait pesantren bisa diterapkan sampai ke tingkat daerah,” ujarnya.

Dia menyampaikan dengan ini ada pengakuan peran serta ponpes dari pemerintah. Sejauh ini telah bersama-sama menjadi bagian aset negara. Namun sejauh ini terkesan dianaktirikan. Namun dengan turunnya UU Pesantren dan aturan turunannya, Pesantren mendapat porsi yang sama seperti halnya sektor pendidikan yang formal.

”Karena di Pesantren ini tidak sekedar mengajarkan terkait pendidikan keagamaan saja. Tapi juga menyangkut masalah pemberdayaan. Artinya Pesantren lebih kompleks, tidak hanya pendidikan keagamaan namun juga banyak hal seperti pemberdayaan, lingkungan dan sebagainya,” tandasnya.

Lantas Anggota Komisi IV DPRD Sragen Fathurohman menyampaikan raperda Pesantren dan Madrasah sudah disampaikan melalui inisiasi. Sayangnya terkendala belum ada Peraturan Presiden sebagai payung hukum menindaklanjuti sebagai perda.

Baru Peraturan Presiden dikeluarkan pada pertengahan September ini. Diharapkan pada masa sidang ke III atau sekitar November-Desember akan dilakukan pembahasan. ”Kami apresiasi dari teman-teman muda NU yang mendorong kami dalam membuat payung hukum berkaitan Ponpes dan Madrasah,” bebernya. (Cartens)