Para Petani Klaten Aksi Demo di BPN Soal Ganti Rugi Lahan Dampak Jalan Tol
KLATEN, POSKITA.co – Puluhan petani dari berbagai desa di wilayah Klaten mengadakan aksi demo damai menuntut hak ganti rugi dampak jalan tol Jogja-Solo di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, Selasa siang (15/6/2021).
Kepada wartawan Moh Marsum, Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Klaten, mengaku kecewa dengan penentuan harga sepihak dan kurang adil. Seperti harga ganti lahan pertanian pisang raja yang hanya dipihaki 200 rupiah. Padahal beli bibitnya udah besar Rp 60-70 ribu.
“Karena masih pandemi Covid-19, maka aksi demo damai tak berlangsung lama. Maksimal setengah sampai satu jam harus selesai. Terpenting aspirasi para warga dan petani sudah disampaikan,” ungkap Marsum, Selasa siang (15/6).
Untuk tembusan surat terkait aspirasi para warga dan petani ini, kata Marsum, juga disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Soal ganti rugi lahan warga dan petani harus sesuai kelayakan, proporsional dan tidak tebang pilih.
Dikatakan pula, seperti harga di lahan pertanian dekat pereng sungai harganya lebih tinggi dibandingkan tanah warga yang dekat dengan jalan raya. Hal ini juga salah satu ketidakadilan dalam penentuan harga ganti rugi.
“Untuk agenda aksi demo damai ini ada aspirasi yang disampaikan beberapa petani. Termasuk petani dari Joton, Jogonalan. Peserta aksi ada yang dari Karanganom, Manisrenggo, Jogonalan dan lainnya,” jelas Marsum.
Widodo, petani Joton, Jogonalan yang ikut aksi ini sangat kecewa dengan penentuan harga sepihak. Petani dan warga tak mau tanda tangan jika harga ganti ruginya mengecewakan dan tidak adil. Persiapan aksi ini dilakukan sekitar 3-4 hari bersama petani desa lainnya.
Widodo menambahkan, lahan di dekat jalan raya hanya Rp 700-an ribu dan tanah di pinggir kali atau pereng malahan Rp 850 ribu. Apraisel diharapkan terbuka dan tidak tebang pilih dalam menentukan harga ganti rugi.
“Kita ke sini tidak demo, hanya ingin kejelasan harga ganti rugi. Apraisel kalau menentukan harga jangan sepihak, tapi melibatkan petani dan sesuai harga daerah setempat,” harap Widodo.
Dari pantauan wartawan, ada sekitar 15 banner yang dipasang di depan Kantor BPN Klaten. Para petani dan warga membawa spanduk bertuliskan minta ganti rugi jalan tol yang layak, petani tak takut diintimidasi, lahan kami bukan warisan kompeni, kami tuntut kompensasi usaha, dan lainnya.
Kata Widodo, setiap desa mempunyai karakteristik permasalahan yang semuanya sama menuntut dana ganti rugi layak dan tidak sepihak. Harga yang wajar dan tidak merugikan warga atau petani menjadi acuan penentuan harga.
Harapan aksi ini, jelas Widodo, pemerintah terkait bisa adil, transparan dan tidak memutuskan penentuan harga yang jatuh dari harga selayaknya. Apraisel Accounting yang menangani harga ganti rugi jalan tol harus fair dalam bekerja.
Puluhan wartawan tampak hadir meliput aksi demo damai ini, baik media cetak, elektronik dan online yang bertugas di Klaten. Selain spanduk, juga ada pisang, batang pohon dan lainnya yang diletakkan di depan papan nama kantor BPN Klaten. (Kim)
Caption Foto HL:
Salah satu warga sedang pasang banner tuntutan di depan Kantor BPN Klaten, Selasa siang (15/6).
