Ansor Endus Sekolah Radikalisme
SRAGEN, POSKITA.co – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sragen mengindikasikan sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta mulai terpapar doktrin gerakan radikalisme. Apalagi dari hasil kajian Ansor tingkat nasional sekitar 20 persen anak didik itu menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan sebagai ideologi negara.
Ketua GP Ansor Sragen, Hendro Supriyadi menegaskan, agar orang tua lebih selektif dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya. Pasalnya, ini seiring adanya indikasi beberapa sekolah yang ditengarai mulai terpapar gerakan radikalisme.
Para orang tua harus selektif dalam memilih sekolah, yang saat ini tengah proses pendaftaran anak-anaknya. Karena Ansor mendeteksi gerakan radikalisme mulai masuk ke lembaga pendidikan. Ia meminta agar jangan sampai orang tua tertipu dengan perilaku anak yang terkesan menjadi alim dan religius.
“Orang tua harus lebih peka terhadap perilaku anak, termasuk Dinas Pendidikan lebih peka melakukan pengawasan sekolah, baik swasta maupun negeri,” tegas Endro.
Endro mengungkapkan, diakui atau tidak di Sragen akhir akhir ini diungkap sejumlah kasus terorisme. Artinya gerakan itu benar nyata terjadi di depan mata. Endro menyebut, melalui pendidikan virus-virus radikalisme sangat mudah dimasukkan. Terutama melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mengarah gerakan sentimen terhadap kelompok masyarakat sehingga perlu antisipasi sejak dini.
“Penting bagi Ansor mengingatkan wali murid agar mengawasi pendidikan
anak dimana mereka sekolah. Sehingga generasi ini memiliki semangat kebangsaan tanpa ada doktrin yang bisa memicu perpecahan dan sentimen antar kelompok,” jelasnya.
Lebih lanjut Endro, bahwasanya sekitar 20 persen anak didik itu menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan sebagai ideologi negara. Virus-virus radikalisme itu sudah masuk melalui tim pengajar yang masuk di lembaga pendidikan, sehingga menjadi perhatian tersendiri dari semua kalangan.
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sragen Faturahman
meminta dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) lebih proaktif mengecek para tenaga pendidik. Baik yang sekolah swasta maupun sekolah negeri. Karena masih dalam naungan dinas terkait.
”Harus ada penekanan pada sekolah terkait kegiatan ekstra yang berhubungan dengan keagamaan harus ada laporan. Siapa ustadnya, pemantauan dari situ lebih mudah dari laporan periodik,” kata Fatur.
Dia menjelaskan jika terindikasi ada yang tidak beres, pihaknya harus berani memberi sanksi pada pihak terkait. Menurutnya guru-guru agama juga harus terdafar konkrit dan pengawasan juga perlu dari Dewan Pendidikan. ”Kalau Sragen sudah muncul ajaran seperti itu jadi kewaspadaan semua pihak,’ terangnya. (Cartens)
