UMKM Keluar Dari Kebijakan DNI
SOLO (poskita.co) – Sektor bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikeluarkan dari kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Setidaknya, keputusan dikatakan Presiden Jokowi saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).
“Saya ditelepon Ketua Kadin, Ketua Himpi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang komplain masalah ini. Saya katakan barangnya belum sampai ke istana jadi Perpresnya juga belum saya tandatangani. Saya pastikan UMKM keluar dari relaksasi DNI, saya putuskan di sini, sudah,” ujar Presiden.
Yang disampaikannya ini, sekaligus menanggapi penolakan dari kalangan dunia usaha terkait relaksasi DNI. Dengan keputusan tersebut maka tidak perlu ditanyakan lagi soal komitmennya terhadap UMKM. Apalagi, presiden juga mengaku telah mendengar suara-suara dari kalangan dunia usaha baik dari Kadin maupun Hipmi terkait relaksasi DNI tersebut.
“Kalau Kadin dan Hipmi sudah omong begitu, saya bisa apa. Kalau nanti sudah masuk istana, sudahlah saya langsung coret saja. Jangan ragukan komitmen saya terhadap UMKM,” katanya.
Karena UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Sebanyak 62 juta unit UMKM yang memperkerjakan sekitar 116 juta orang.
“Aspirasi dari UMKM seperti ini yang saya inginkan. Saya juga mantan UMKM, keluarga saya, anak saya juga UMKM karena jualan martabak. Begitu juga mayoritas usaha di Indonesia juga UMKM,” katanya lagi.
Dalam pidato penutupan Rapimnas tersebut, Presiden Jokowi juga mengatakan Indonesia harus siap menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Karena situasi tersebut pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.
Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok akan terus berlangsung sehingga terjadi ketidakpastian ekonomi global. Indonesia harus tetap optimis dan jangan pesimis, karena ada kesempatan untuk mengambil peluang dalam kondisi tersebut. Di antaranya banyak investor asal Tiongkok yang berminat menanamkan investasinya di Indonesia.
“Perang dagang akan berlanjut, 10 hari lalu saya menghadiri KTT APEC di Papua Nugini. Di sana saya menyaksikan bagaimana dua pimpinan dunia yakni Amerika dan Tiongkok bersitegang dan sulit dipersatukan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, mengapresiasi Presiden Jokowi yang responsif terhadap kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Angin segar sepertinya dirasakan bagi dunia usaha dan masyarakat setelah adanya keputusan presiden.
Pada kesempatan sama kalau acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo kalau penutupan Rapimnas Kadin tersebut juga dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Kemudian hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (Agung Santoso)
Caption Foto:
Presiden Jokowi saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).
