Penanggulangan TB Bisa Dimasukan ke Revisi Perbup
BOYOLALI (poskita.co) – Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Ribut Budi santoso menyampaikan lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk penganggaran bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya usulan peningkatan penganggaran pada program penanggulangan HIV-AIDS yang menyangkut dengan masyarakat banyak dimungkinkan terjadi, bila ada kajian komperehensif atas hal ini terus berlanjut.
“Bisa saja asalkan ada diskusi yang aktif, anggaran untuk penanggulangan HIV ditingkatkan,” terangnya, Jumat (27/10/2017).
Dikatakan, peluang kenaikan anggaran penanggulangan HIV-AIDS pada APBD Boyolali bisa saja terwujud asalkan ada diskusi yang intensif membahas hal ini. Diskusi-diskusi yang dilakukan dengan berbagai sektor terutama legislatif dan eksekutif akan memperkuat dukungan peningkatan anggaran tersebut.
Saat ini Pemkab Boyolali sudah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) tentang penanggulan HIV-AIDS. Adapun perbup untuk penanggulan TB belum ada. “Di Boyolali hanya penanggulangan HIV-AIDS yang diatur perbup. Bisa saja, anggarannya dinaikan. Tinggal nanti dinkes, nanti bagaimana?” jelasnya.
Terkait dimasukkannya program penanggulangan TB sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberantasan penyakit menular, wakil rakyat dari PDIP mengungkapkan hal itu harus dikaji dulu. Apalagi sampai dibuat perda inisiatif ke DPRD. “Perlu pembahasan mendalam,” terangnya.
Dikatakan kegiatan SSR Aisyiyah TB-HIV Care Boyolali bersama civil society organization (CSO) menggelar diskusi penyusunan roadmap advokasi penanggulangan TB di Ngemplak, Boyolali, Jumat-Sabtu (27/10/2017) wajib mendapatkan dukungan penuh pemangku kepentingan.
Kepala SSR Aisyiyah TB-HIV Care Boyolali, Hj Nuraini Budi Astuti mengatakan, pihaknya bersama sekitar 16 perwakilan CSO di Boyolali menyusun rodmap advokasi penanggulangan TB. Tujuannya kegiatan ini guna mempertajam arah advokasi rencana kerja dan upaya untuk mengegolkan kegiatan ini agar bisa masuk dalam progam pemerintah daerah. (theo)
