Moh. Hatta DPR RI Ajak Anggota PPDI Klaten Jalankan Ekonomi Kreatif
Keterangan Foto: Moh. Hatta hadir dengan senang hati membersamai PPDI Klaten yang secara bergantian mengikuti sosialisasi terkait Ekonomi Kreatif dan UMKM di Kalangan, Pedan, Minggu (18/10/2026) siang.
KLATEN, POSKITA.co – Dalam upaya mendukung dan membantu pelayanan masyarakat semakin mudah, sebagai anggota DPR RI dan juga Pembina Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pusat, Moh. Hatta bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian UMKM RI mengadakan sosialisasi kepada anggota PPDI se Klaten.
Acara ini digelar selama 10 hari berturut-turut di samping Kopti, Kalangan, Pedan. Dan saat berita ini ditulis, Minggu (18/10/2026) siang, acara sudah berjalan selama seminggu. Kepada redaksi Moh. Hatta mengatakan, ada kewajiban sebagai anggota DPR RI untuk ikut terlibat dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.
Hatta yang tak lain anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Amanat Nasional ini berkomitmen mendukung dan mengawal penuh PPDI semakin berkembang, berintegritas, berdaya dan sejahtera. Salah satunya Hatta hadir dengan merangkul Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM RI.
Di DPR RI, Hatta duduk di Komisi VII DPR RI dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang selama ini menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo. Di Dapil ini, Hatta bergerak dengan suka cita mewujudkan PPDI semakin berdaya dan sejahtera.
“Kita akan terus upayakan bagaimana PPDI sebagai perangkat desa ini bisa berdaya dan sejahtera. Nah, salah satu upaya itu adalah kita berikan sosialisasi terkait program atau kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM RI. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan PPDI dalam ekonomi kreatif atau UMKM ini,” ungkapnya.
PPDI sebagai organisasi profesi perangkat desa, jelasnya, selama ini tetap berjalan koordinasinya dengan baik. Hatta mengaku welcome atau nyekrup dengan pengurus PPDI Kabupaten Klaten dengan menjalin secara rutin sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Baik dalam koordinasi program kerja, tata kelola desa, pelayanan publik hingga tingkat akar rumput.
Diharapkan, ke depannyab juga terwujud kerja sama dalam penguatan ekosistem industri kreatif serta program prioritas desa, seperti program “Bela Beli Produk UMKM”. Kalau pengurus atau anggota PPDI bisa kreatif, UMKM bisa digeluti juga dengan baik, maka tantangan ke depan adalah bagaimana bisa memasarkan dengan cerdas lewat pasar online atau digital.
“Jaman sekarang, banyak anak muda yang kreatif lewat system penjualan digital dan perangkat desa jangan mau kalah. Maka kita harus berani aksi nyata dengan menekuni dunia UMKM dan ekonomi kreatif, tanpa harus mengganggu pelayanan di kantor desa. Bewla beli produk UMKM juga harus kita dukung dan gelorakan,” pesannya.
Pengurus dan anggota PPDI Kabupaten Klaten harus tahu akan manfaat Ekraf. Ekraf itu, jelas Hatta, adalah singkatan dari ekonomi kreatif, dimana konsep perekonomian ini mengandalkan ide, kreativitas, keahlian dan nilai budaya dari sumber daya manusia untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Sekedar tahu, untuk Ekonomi kreatif yang ada di Indonesia ini mencakup beberapa bidang, antara lain kuliner, fashion, kriya,
perfilman, musik, seni pertunjukan, animasi, permainan video (Game), aplikasi digital, desain, arsitektur dan periklanan.
“Sekedar tahu, untuk bidang bidang kriya ini, termasuk penyumbang devisa dan ekspor terbesar untuk saat ini. Tantangan ke depan akan semakin berat, maka PPDI Klaten mau tak mau harus ikut berperan dalam ekonomi kreatif ini. Jangan hanya mengandalkan gaji atau tunjangan sebagai perangkat desa. PPDI Klaten harus berani mengawal terjun di ekonomi kreatif dengan kuasai marketing digital,” pesannya.
Untuk pelatihan ini, setiap hari ada 2 kecamatan yang hadir dan waktunya tidak mengganggu pelayanan di Pemdes. Pengurus dan anggota PPDI tiap Kecamatan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan tidak boleh masa bodoh. PPDI Klaten, harap Hatta, harus bisa menjadi contoh bagi PPDI Kabupaten lainnya. (Kim)
