PDIP Minta Mendag Jangan Ngotot Impor Beras dan Garam
JAKARTA, POSKITA.co – PDI Perjuangan secara tegas menyesalkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam. Selain itu, Mendag juga mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” tandas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam releasenya, Sabtu (20/3).
Dijelaskan Hasto, sikap ngotot yang ditunjukkan Menda sangat disesalkan.
Seharusnya, menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.
“Jelas dengan sikap Menteri itu disesalkan, karena tidak hidup di menara gading. Lantaran dia merupakan pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tandas Hasto.
Dikatakan Hasto, atas dasar hal itu, PDI Perjuangan meminta mendag untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” papar Sekjen DPP PDIP ini.
Dijelaskan Hasto, terkait pangan, sikap PDI Perjuangan sangat jelas: jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
“Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” pungkasnya. (Cartens)
