Carut Marut Program Kartu Tani
SRAGEN, POSKITA.co – Keberadaan pupuk bersubsidi masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Sragen bagi para petani. Program kartu Tani sama sekali tidak memudahkan para petani mendapatkan kuota pupuk bersubsidi. Bahkan sistem dalam kartu tani masih carut marut.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen Suratno menyampaikan program kartu tani merupakan program yang dipaksakan. ”Kenapa dipaksakan? Ini harus berlaku 2021, padahal sudah disiapkan sejak 2015 permasalahan tidak selesai. Pertama soal sistem kartu tani,” bebernya Selasa (10/11).
Selain itu setiap musim pasti ada perubahan yang tidak diantisipasi oleh sistem. Masih banyak persoalan lainnya. ”Misal antrian ke BRI atau ke KPL yang biasanya satu kecamatan antrian panjang butuh seharian. Itu sistem ribetnya kartu tani. Termasuk jika EDC belum siap dan sebagainya,” geramnya.
Suratno menyampaikan, pemerintah kurang berpihak pada petani. Jika berpihak pada petani tentu masalah pupuk tidak serumit ini. Selain itu negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk peningkatan hasil produksi pertanian. ”Misalnya harus menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang tinggi, harusnya harga gabah juga tinggi,” ungkapnya.
Melihat problem di sektor pertanian, Suratno meminta pemerintah Kabupaten Sragen agar memastikan semua petani di Sragen sudah pegang kartu Tani. Tidak hanya itu, Pemkab juga bisa memenuhi kekurangan pupuk untuk petani. ”Undang-undang nomor 9 tahun 2013 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan petani, kewenangan daerah untuk menganggarkan melalui APBD,” sambungnya.
Suratno menegaskan jika sistem kartu tani tak kunjung optimal lebih baik program kartu tani dibatalkan saja. ”Petani kasih duit saja biar buat beli pupuk sendiri-sendiri. Kalau tidak kartu tani batalkan saja,” geramnya.
Sementara, Plt Bupati Sragen Dedy Endriyatno usai rapat kordinasi penyaluran pupuk bersubsidi 2020 menegaskan pupuk tidak langka, dia menegaskan pupuk tersedia. Permasalahan banyak dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Mulai dari teknis, sistem sampai kordinasi.
Dedy memaparkan fakta di lapangan petani yang menggunakan kartu tani baru 8 persen dari 128 ribu petani di kabupaten Sragen. Permasalahan di lapangan banyak seperti petani lupa PIN kartu tani, hilang, kadaluarsa dan sebagainya.
Selain itu mulai dari jaringan internet di Kios Penyalur Lengkap (KPL) juga berbeda. Beberapa KPL juga belum tersedia mesin EDC. ”Pada 72 Oktober kemarin dari 366 KPL ada 90 yang belum ada EDC. Sudah ditindaklanjuti BRI, tapi ada laporan beberapa yang rusak,” ujarnya.
Permasalah sistem seperti ada yang sudah ada di e-RDKK, ada uangnya tapi tidak ada kuotanya. Permasalahan semacam ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun. ”Saya tidak terima dengan alasan massa transisi, mau berapa lama lagi, pupuknya berkurang, dan itu itu aja yang jadi masalah,” geramnya. (Cartens)
