Biaya Money Politic Calon Kades di Sragen Capai Rp 700 Juta
SRAGEN, POSKITA.co – Permainan Money Politic jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sragen ternyata setiap calon kades mencapai Rp 700 juta. Biaya yang begitu besar Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen sepakat menolak money politik. Salah satunya membuat usulan format tahapan kampanye yang akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sragen. FKKD sendiri mengakui Calon Kades bisa menghabiskan uang sampai Rp 600 – Rp 700 juta untuk kontestasi Pilkades.
FKKD berkumpul kemarin untuk membahas rumusan usulan terkait antisipasi adanya money politic. Langkah itu dilakukan sebagai upaya kades-kades di Sragen mendewasakan masyarakat Sragen dalam pendidikan politik. Masyarakat diajak memilih visi dan misi kepala desa, tidak sekedar pemberian “amplop” dari para calon Kades.
Wakil Ketua FKKD, Siswanto menyampaikan pilihan serentak pilkades ada 167 desa. Belajar dari pilihan serentak sebelumnya, FKKD berusaha menyetop money politic. Sehingga terpilih kades yang komitmen memajukan desa yang dipimpinnya.
”Kami masih bahas dan ajukan ke bupati dan didiskusikan bersama, sebelum pemilihan ada formula agar money politic tercegah,” ujarnya.
Siswanto menuturkan biaya satu orang calon bisa mencapai Rp 600-700 juta dalam satu kali pemilihan. Terlepas mereka jadi terpilih atau tidak. ”Itu tidak bisa dipungkiri, kalau dipungkiri itu bohong,” tegasnya.
Jika hal itu diteruskan dan tidak dihentikan, kualitas Kades akan buruk. Selain itu kualitas kades juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia yakin jika semua komitmen, baik botoh maupun calon kades juga tidak akan banyak bermain money politic. ”Kalau perlu formulasi yang kita rumuskan ini sudah masuk sampai ke panitia ke tingkat desa,” tegasnya.
Dia menuturkan persoalan money politic ini diharapkan tidak mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih. Siswanto menekankan kades terpilih tetap didapat dari suara terbanyak meski partisipasi bakal merosot karena tidak ada money politic.
Sementara Ketua FKKD, Sutrisna menuturkan salah satu usulan yakni deklarasi masuk dalam suatu tahapan. Sehingga baik calon petahana maupun penantang punya komitmen. Ditambah juga upaya menjalin kerjasama dengan penegak hukum tersebut bisa menekan adanya money politic. (Cartens)
Caption Foto:
Para kades yang tergabung dalam FKKD Sragen tolak money politik Pilkades.