Kartu Tani Kebijakan Tak Masuk Akal
Wonogiri, (Poskita)Kartu Tani (KT) yang bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan petani lewat kerja sama pemerintah dengan perbankan, menurut Ketua DPW Jateng Gerakan Nelayan Tani (Ganti), Widhi Handoko, sebagai kebijakan tak masuk akal.
“Mau mendapatkan fasilitas Kartu Tani harus menabung dulu, itu gendeng!” ucap Widhi Handoko, di sela penyempurnaan kepengurusan DPD Ganti Kabupaten Wonogiri, akhir pekan lalu di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri.
Widhi Handoko menggagas perlunya jaminan nasib petani dengan peluncuran asuransi petani. Dengan begitu petani bisa bertani dengan tenang dan tetap terjamin nasibnya meski mengalami gagal panen.
Sebagai standar jaminan asuransi, tokoh asal Kecamatan Tirtomoyo itu mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) buruh.
“Semisal UMK buruh dua juta rupiah, maka minimal selama bertanam hingga panen sekitar empat bulan, petani harus medapat jaminan penghasilan delapan juta rupiah,” jelas Widhi tentang gagasannya.
Adapun premi asuransi menurut Widhi, tidak seharusnya dibebankan kepada petani. Sebab hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Masak wis tani isih kon bayar. Kan ada pos anggaran bantuan desa dan anggaran lain yang ditujukan masyarakat desa. Pemerintah bisa membayar premi petani dari pos itu,” tandas akademisi yang berniat mencalonkan diri sebagai Wagub Jateng itu. (Widi)
