BEM Soloraya Kritisi MBG, UU Polri Hingga Perampasan Aset
Foto: dokumentasi
SOLO, POSKITA.co – Jika audiensi macet dan tak diindahkan, jalan keluarnya BEM Soloraya melakukan aksi.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara elegan, terukur, dan tetap konstitusional. Mahasiswa mengutamakan kajian serta audiensi sebelum memilih aksi turun ke jalan.
Ketua Dema Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta sekaligus mahasiswa Fakultas Syariah, Muhammad Al Maliki, mengatakan gerakan BEM Soloraya saat ini semakin responsif terhadap berbagai isu nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), selain pembahasan UU Polri dan UU Perampasan Aset.
“Gerakan BEM Soloraya cukup bagus. Sikap maupun pemikirannya semakin meningkat dan ketika menghadapi isu cukup tanggap. Kami juga tidak apatis terhadap isu-isu yang ada di negara ini,” kata Al Maliki.
Menurutnya, perbedaan pandangan di kalangan mahasiswa merupakan hal wajar. Dalam isu MBG, misalnya, ada mahasiswa yang menilai program tersebut membantu perekonomian masyarakat. Namun, ada pula yang mendorong perbaikan tata kelola program.
Aktifis yang kerap menggelar aksi itu menegaskan gerakan mahasiswa di Soloraya bukan titipan kepentingan politik tertentu. Setiap aksi diawali konsolidasi, kajian dan pembagian tugas yang jelas.
“Sejauh ini gerakan yang ada di Soloraya murni gerakan mahasiswa. Sebelum aksi kami melakukan konsolidasi dan technical meeting. Ada koordinator, tim media, konsumsi dan lainnya,” terangnya.
Dia menyebut BEM Soloraya juga melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
Dalam menyampaikan aspirasi, mahasiswa terlebih dahulu mengedepankan audiensi dengan pemerintah atau pejabat terkait. Aksi dilakukan apabila hasil dialog tidak mendapatkan respons.
“Kalau masih bisa diaudiensikan, sebisa mungkin kami audiensi. Ketika hasil diskusi tidak diindahkan, baru kami melakukan aksi,” jelasnya.
Untuk mencegah provokasi, BEM Soloraya melakukan pemetaan isu dan koordinasi sejak awal. Jika muncul pihak yang berusaha membuat kericuhan, koordinator akan mengambil langkah persuasif. Bila kondisi tidak memungkinkan, massa akan ditarik untuk menjaga ketertiban.
Al Maliki yang menempuh pendidikan jurusan hukum itu juga mengingatkan mahasiswa tidak mudah terpengaruh informasi di media sosial. Setiap isu harus diverifikasi dan dikaji sebelum dijadikan dasar gerakan.
“Pertama, identifikasi isu dengan kajian mendalam karena banyak hoaks beredar. Kedua, sampaikan secara sopan dan santun. Ketiga, sampaikan kepada pemerintah atau pejabat yang tepat,” katanya.
Dia berharap BEM Soloraya semakin solid dan mampu menjaga independensi gerakan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa harus tetap kompak, kolektif-kolegial, solid dan terorganisir,” paparnya mengakhiri pernyataannya saat ditemui Jumat (21/8/2026). (**)
Tanto
