Dari Kesehatan hingga Pengentasan Kemiskinan, Inilah Program Pemprov Jateng yang Berdampak ke Warga
Foto: Humas Jateng
JAKARTA, POSKITA.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaparkan berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Mulai layanan kesehatan melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling), penanganan kemiskinan, hingga penguatan investasi.
Program-program itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat memaparkan perencanaan dan program Pemerintah Provinsi Jateng pada penilaian tahap III dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Dalam paparannya, Pemprov Jawa Tengah membawa konsep Trisula Pembangunan, yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Tiga agenda tersebut ditopang tata kelola pemerintahan serta konsistensi perencanaan pembangunan.
Sejumlah indikator pembangunan turut dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,80 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,45 persen. Pada saat yang sama, angka kemiskinan tercatat 9,21 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,3 persen.
Pemerintah provinsi juga mendorong investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun. Pada tahun ini, tepatnya sepanjang semester I-2026, realisasi investasi di Jawa Tengah sudah mencapai Rp59,94 triliun. Serapan tenaga kerja semester I-2026 sudah mencapai sekitar 213 ribu orang.
Di sektor sumber daya manusia, Pemprov Jateng mengandalkan antara lain program Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan. Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, program tersebut telah dilaksanakan 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan, dengan menjangkau lebih dari 128 ribu sasaran.
Sementara dalam penanganan kemiskinan, intervensi dilakukan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan hingga memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Luthfi mengaku, optimistis menghadapi penilaian tahap III PPD 2026 setelah berhasil masuk tiga besar nasional. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan daerah, agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” kata Luthfi didampingi Kepala Bappeda Yusmanto.
Menurut dia, pembangunan Jawa Tengah tidak dapat dilakukan tanpa program dan perencanaan yang jelas. Arah pembangunan daerah harus memiliki kesinambungan mulai dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
Luthfi mencontohkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebelum diterjemahkan menjadi berbagai program prioritas.
“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Program tersebut, lanjut Luthfi, kemudian digerakkan hingga kabupaten/kota, bahkan desa.
Menurutnya, proses penilaian oleh Bappenas menjadi ruang bagi Jawa Tengah untuk menunjukkan pembangunan daerah memiliki panduan dan arah yang jelas, sekaligus dikerjakan bersama berbagai unsur di daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, keberhasilan menembus tiga besar PPD 2026 sudah menjadi bentuk pengakuan terhadap proses pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah ini setidaknya mendapat apresiasi,” kata Sumarno.
Ia mengatakan, proses penilaian berlangsung dalam suasana diskusi. Tim penilai menggali berbagai program yang telah dilakukan Jawa Tengah sekaligus mempertanyakan dampaknya bagi masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” ujarnya.
Menurut Sumarno, penghargaan akan menjadi tambahan motivasi bagi pemerintah daerah. Namun, substansi terpenting dari proses tersebut adalah memastikan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, presentasi Tahap III PPD 2026 Jawa Tengah dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud. Dalam tahap tersebut, Jawa Tengah bersaing di kelompok tiga besar provinsi bersama Jawa Barat dan DKI Jakarta. (*)
Cosmas
