Perbaikan Gedung DPRD Molor, Ketua Dewan Geram
SRAGEN, POSKITA.co – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA 2023 Kabupaten Sragen terancam tidak digedok. Menyusul perbaikan gedung DPRD Sragen yang rusak akibat terkena bencana molor. Lambatnya perbaikan gedung ini berdampak pada jadwal sejumlah kegiatan paripurna dewan ikut terganggu. Pembahasan yang paling urgent diantaranya raperda Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) dan APBD TA 2023.
Parahnya lagi, anggaran perbaikan gedung DPRD dinilai juga kurang, lantaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen hanya dipatok Rp 320 juta. Ketua Dewan Sragen Suparno dengan lambatnya proses perbaikan gedung DPRD ini ikut geram. Lantaran pihaknya menargetkan akhir bulan Oktober 2022 ini sudah harus kelar. Karena diawal bulan beberapa agenda kegiatan dewan harus segera diselesai dibahas.
“Salah satunya yang paling urgent untuk segera digedok Raperda SOTK, karena sebagai dasar dalam penetapan APBD TA 2023. Karena bila gedung paripurna tak segera selesai dalam dua minggu ini, jelas semua jadwal dewan akan terganggu bahkan bisa molor,” tandas Suparno, Kamis (20/10).
Diungkapkan Suparno, lambatnya proses perbaikan gedung DPRD Sragen ini dalam penganggaran dinilai terlalu ribet. Padahal perbaikan gedung dewan ini kategori darurat terkena bencana alam, sehingga harus bisa direhab cepat. Karena beberapa kegiatan harus segera dilakukan memasuki bulan November ini. Karena untuk memindah kegiatan paripurna sangat tidak memungkikan. Seharusnya dengan kondisi yang ada itu, BPBD harus memahami dalam proses perbaikan gedung paripurna dewan yang lambat berdampak pada kebijakan pemerintahan Sragen.
“Mosok kita harus memindah meja kursi untuk kegiatan paripurna, maka perbaikan harus cepat diselesaikan. Karena sifatnya darurat, seharusnya dalam proses aturan penganggaran tidak harus ribet,” tegas Suparno.
Selain itu, kata Suparno, dengan anggaran Rp 320 juta dalam perbaikan tersebut dinilai juga kurang. Karena ada beberapa perbaikan, seperti ruang paripurna, ruang komisi dan ruang fraksi.
Sementara Kepala BPBD Sragen Agus Cahyono menjelaskan, sejak kejadian pihaknya sudah melakukan koordinasi perhitungan perbaikan. Proses penganggaran itu sejak tanggal 10 Oktober lalu. Pagu perbaikan sekitar Rp 300 juta, namun anggaran tersebut bisa dinamis sesuai kondisi yang ada. Proses pembayaran perbaikan plafon gedung DPRD tersebut setelah semua terpasang.
“Namun dengan anggaran Rp 300 juta itu diperkirakan cukup, karena sudah dilakukan perhitungan awal sesuai SSH,” ucap Agus. (Cartens)
