Jual Beli Pemdes Capai Rp 400 Juta, Puluhan Pendaftar Protes 

SRAGEN (poskita.co) – Puluhan para korban rekruitmen pegawai perangkat desa (pemdes) gruduk Pemkab Sragen, Rabu siang (8/8). Mereka menuntut hasil rekruitmen ditunda dan dilakukan ujian  menyusul adanya indikasi sejumlah kecurangan dalam proses rekruitmen. Salah satunya di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang yang diduga ada jual beli lowongan pemdes, untuk formasi Sekretaris desa (Sekdes) mencapai Rp 400 juta.

Koordinator korban rekruitmen pemdes Sragen, Azis Kristanto menegaskan, pihaknya menolak hasil pembukaan lowongan pemdes Sragen 2018. Lantaran ditemukan sejumlah kecurangan, seperti di Sambungmacan. Mereka yang memiliki nilai tes tertinggi, kalah dengan mereka yang nilainya rendah. Kecurangan terjadi di tingkat desa dengan indikasi terjadi permainan pihak panitia dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)

“Munculnya temuan sejumlah kecurangan itu, kami meminta Pemdes Sragen untuk menunda pelantikan dan diadakan ujian ulang. Tidak hanya itu, kami juga akan lapor ke pihak kepolisian dengan bukti kecurangan yang ada,” tandas Azis, disela-sela mengadu ke Pemdes Sragen.

Pengaduan soal indikasi kecurangan rekruitmen pemdes Sragen, selain Azis dan Joko Siswanto juga hadir sejumlah perwakilan dari sejumlagh kecamatan. Seperti Joko Widodo kecamatan Sambungmacan, Mbah Gino Korcam Sambirejo, Ari korcam Gemolong, Mariyono korcam Miri, Sumarno korcam Tangen, Parno korcam Kedawung, Narto korcam Masaran dan Mariyono korcam Gondang.

Salah satu korban, Rina, mengungkapkan dirinya sempat ditawari kades dan pihak panitia untuk membayar dalam rekruitmen perangkat desa itu. Secara terbuka untuk jabatan Sekdes dibandrol Rp 400 juta. Lantas untuk jabatan kadus Rp 200 juta dan jabatan kasi Rp 100 juta.

“Tapi saya mengaku tidak punya uang segitu banyak, disuruh membayar Rp 50 juta untuk uang muka dengan jabatan yang dipilih. Kalau tetap tidak punya uang, diminta nanti setelah lolos untuk melunasi setelah pelantikan. Karena semua tawaran saya tolak, maka anak saya juga tak jadi,” tutur Rina.

Senada dikatakan Heri Ananto Putro, salah satu ujian pemdes Desa Mojorejo, pihaknya menemukan kejanggalan dengan adanya pembekakan nilai hasil ujian. Terbukti hasil ujian peserta lulusan S2 kalah dengan mereka yang hanya lulusan paket C.

Dikatakan Rina, pihaknya sendiri siap mengungkap bukti yang ada, soal permainan dalam rekruitmen pemdes di desanya.

Hal senada diungkapkan Sum, bahwa dalam rekruitmen pemdes di Galeh juga terjadi kecurangan. Dimana pembentukan panitia tidak pleno, sehingga keabsahannya diragukan. Kemudian proses tes, diduga telah diseting sehingga terjadi tidak netral.

“Parahnya lagi, pihak panitia menerima amplop dari mereka yang jadi, terbukti dari hasil ujian tidak di segera diumumkan, tetapi ditunda keesokan harinya,” papar Sum yang mengawali istrinya saat mengikuti tes pemdes Desa Galeh.

Lantas ahli IT, Heri mengungkapkan, soal proses tes komputer di setting bisa saja terjadi. Karena program komputer bisa dibuat, sehingga tidak dikerjakan hasilnya bagus bisa terjadi.

Sebanyak 11 peserta lowongan  perangkat pemerintahan desa (pemdes) di Desa Katelan, Tangen, Sragen, protes terhadap proses seleksi. Pasalnya, dalam seleksi pemdes, Kades Katelan dinilai tidak netral dengan mengistimewakan 3 peserta lowongan pemdeslainnya. Indikasi tersebut, terlihat dalam tahapan ujian ada rekayasa di komponen perangkat komputer melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, seleksi pemdes desa Katelan membuka formasi 3 lowongan pemdes. Diantaranya, lowongan Sekretaris Desa (Sekdes) diikuti 6 calon pemdes. Lantas formasi kepala dusun (kadus) bayan diikuti 6 calon dan  formasi kasi pelayanan 2 calon pemdes. Hanya saja, dalam proses seleksi, 11 peserta protes dengan menduga 3 calon pemdes mendapat keistimewaan dari Kades Katelan.

Bahkan indikasi kuat, sebelum ujian komputer dilakukan, 3 calon ‘titipan’ sudah lulus terlebih dahulu. Salah satu peserta Kunto Cahyono mengungkapkan, indikasi tidak netral dalam seleksi ini, jauh-jauh hari sudah santer bahwa  3 calon itu ditengarai orangnya kades. Salah satunya calon Sekdes yang mendapatkan nilai tertinggi hanya lulusan paket.

Sementara Kepala bagian pemerintahan desa (Kabag Pemdes) Sragen, Haryanto, telah menerima perwakilan warga yang mengaku sebagai para korban rekruitmen perangkat desa. Dari tuntutan dan aspirasi yang ada, akan disampaikan ke Bupati. Namun sebelum disampaikan, pihaknya meminta para pengadu untuk membuat surat aduan secara tertulis, sehingga apa yang menjadi keinginan aspirasi bisa cepat ditindak lanjuti.

“Soal apakah hasil tes nantinya ditunda atau diulang, kami tak bisa memutuskannya. Karena kami sebatas menerima aspirasi warga yang nanti hasilnya akan disampaikan ke pimpinan dan tentunya soal kebijakan sepenuhnya di tangan pimpinan,” jelas Haryanto.

Diketahui, dari 196 desa di Sragen, membuka lowongan pemdes di 192
desa. Lowongan itu sebanyak 560 calon pegawai desa. (Cartens)

Caption Foto:
Para korban rekruitmen perangkat desa Sragen siap lapor polisi soal kecurangan.