Saran Tak Digubris, Jokowi Panggil Dubes Myanmar
JAKARTA, Poskita – Indonesia telah menyodorkan sejumlah saran dan prakarsa kepada pemerintah Myanmar terkait dengan penyelesaian etnis Rohingya. Namun bila saran dan prakarsa itu tidak digubris pemerintah Myanmar, Presiden Joko Widodo akan memanggil Dubes Myanmar.
Presiden Joko Widodo sudah punya rencana memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, bila dalam bebetapa hari ke depan tidak nampak adanya langkah penyelesaian atas kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Rencana ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9).
Said Aqil mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan Jokowi apabila saran yang diberikan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak didengar oleh pemerintah Myanmar. “Kalau sampai misi Bu Retno ini tidak didengar, atau belum ada hasilnya, bahkan semakin parah, maka Presiden akan mengundang Dubes Myanmar,” kata Said Aqil usai pertemuan dengan Jokowi.
Sejaih ini Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Retno memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi.
Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.
Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.
Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.
Selain itu, rekomendasi Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan agar dapat segera diimplementasikan.
Komisi itu merekomendasikan agar ditempuh langkah transparan untuk memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya. Kelompok ini telah tinggal di Negara Bagian Rakhine dari generasi ke generasi, tetapi tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar. (wds)
