Bupati Karanganyar Cabut Izin Hollyland, LBH GP Ansor Melawan

SOLO, POSKITA.co – Keputusan Bupati Karanganyar yang mencabut izin pembangunan kawasan Hollyland atau Bukit Doa di Karangturi, Gondangrejo, Karanganyar mengundang polemik.

Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta (YKAS) yang mengelola kawasan Hollyland melakukan perlawanan.

Ketua Umum LBH GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa didampingi anggota tim dan pengurus YKAS mengungkap soal polemik pembangunan kawasan Hollyland yang akhirnya dicabut oleh Bupati Karanganyar. (foto dokumentasi)

Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan budaya tersebut melawan dengan cara akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah hukum tersebut bakal ditempuh karena pembangunan kawasan Hollyland telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemkab Karanganyar. Begitu mengantongi PBG, pihak yayasan melakukan pembangunan yang mencapai 80 persen. Namun ditengah jalan, proses pembangunan dihentikan menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Karanganyar yang berisi penundaan pelaksanaan pembangunan Bukit Doa Hollyland, tertanggal 2 September 2025. SK tersebut kemudian disusul SK lain yang berisi pencabutan PBG.

Peristiwa ini diungkap Ketua YKAS, Tri Waluyo, dalam jumpa pers di Solo, Kamis (8/1).

Terkait masalah ini, lanjut dia, pihak yayasan menyerahkan sepenuhnya kepada LBH Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor untuk melakukan langkah hukum.

Adapun langkah hukum yang dilakukan LBH PP GP Ansor yakni akan mengajukan gugatan ke PTUN sehubungan adanya dugaan kesewenang-wenangan dari Bupati Karanganyar.

“Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, kami sudah mengajukan banding adminitrasi ke Pemkab Karanganyar atas SK Bupati Karanganyar yang mencabut PBG,” jelas Ketua Umum LBH PP GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa SH MH.

Dia mempertanyakan landasan hukum Bupati Karanganyar menerbitkan SK penundaan PBG hingga mencabut PBG. “Hal itu yang akan kami jadikan dasar untuk mengajukan gugatan di PTUN,” ungkapnya.

Dia menilai Pemkab Karanganyar telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Menurutnya, proses koreksi hingga pencabutan PBG dilakukan secara mendadak tanpa melibatkan pihak yayasan untuk berdialog.

“PBG yang sudah dikeluarkan Pemkab Karanganyar kemudian dikoreksi, ditunda, dan akhirnya dicabut sendiri. Cuma dalam waktu tiga hari melakukan itu. Ada tindakan sewenang-wenang tanpa mengajak pihak kami (YKAS-red) membahas apa persoalannya,” tegas Dendy saat ditemui di Solo, Kamis (8/1/2026).

Sebelumnya, pembangunan sempat ditunda melalui SK Bupati Karanganyar Nomor 500.16.7/505/2025 tertanggal 2 September 2025 sebagai respons atas keberatan sejumlah pihak. Dendy menduga, ada ketakutan dari pemerintah terhadap tekanan kelompok tertentu.

“Kami meyakini Bupati melakukan penundaan kemudian pencabutan berdasarkan surat kelompok tertentu. Ini diduga keras ada ketakutan Pemkab, sehingga tidak memberikan ruang dan berpotensi menjadi tindakan intoleransi terhadap masyarakat untuk beribadah,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, LBH GP Ansor telah melayangkan banding administratif ke Pemkab Karanganyar. Jika upaya ini ditolak, gugatan ke PTUN menjadi langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh untuk mencari keadilan bagi pihak yayasan.

Mengenai dasar hukum Bupati Karanganyar mencabut PBG, dikemukakan anggota tim LBH GP Ansor, Winarno SH.

Dia menjelaskan, sebelum pembangunan kawasan Hollyland atau Bukit Doa dimulai, pihak YKAS telah mengajukan berbagai syarat, seperti melengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Setelah terpenuhi kelengkapan UKL dan UPL, maka dinas lingkungan hidup menerbitkan PBG.

Anehnya setelah PBG terbit, kata Winarno, oleh pihak Pemkab Karanganyar dinyatakan tidak sah, sehingga muncullah SK Penundaan PBG. Kemudian muncul SK pencabutan atas PBG kawasan Hollyland atau Bukit Doa.

“Menyikapi masalah ini, jelas dan terang benderang bahwa Keputusan Bupati Karanganyar sangat janggal karena mengoreksi keputusannya sendiri,” urai Winarno.

Langkah hukum yang bakal ditempuh LBH GP Ansor mendapat dukungan dari Persaudaraan Lintas Agama (PLA)

Dukungan tersebut dikemukakan Koordinator PLA, Setiawan Budi yang hadir dalam jumpa pers di Solo.

Dia menyayangkan produk hukum administrasi di Pemkab Karanganyar yang telah terjadi. “Ini sebuah preseden buruk yang mestinya tidak perlu terjadi,” tegas Koordinator PLA yang akrab disapa Wawan tersebut.

Mencermati permasalahan yang terjadi, Wawan meyakini, ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Sebab produk hukum administrasi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah, tiba-tiba ditunda, kemudian disusul adanya pencabutan produk hukum yang sebelumnya telah disahkan sendiri oleh pemerintah.

Tanto/*