Pemprov Jateng Kerjasama dengan BPS RI untuk Jadi Pilot Project Pengintegrasian Data
Foto : Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama Bupati Boyolali, Agus Irawan saat mengikuti penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI untuk mendukung integrasi satu data Indonesia. Jumat (04/07/2025) Foto : Istimewa
Semarang, Poskita.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia untuk mendukung integrasi satu data Indonesia.
Nota Kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI itu ditandatangani oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti di gedung Gardhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat (04/06/2025). Acara ini juga turut dihadiri oleh Bupati Boyolali, Agus Irawan beserta Kepala Daerah se-Jawa Tengah.
Dalam kerja sama ini, Provinsi Jateng menjadi salah satu provinsi yang menjadi pilot project terkait integrasi data BPS RI. Fokus kerja samanya tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.
Gubernur Luthfi menjelaskan, data merupakan elemen penting untuk menentukan arah kebijakan publik. Di sana ada dokumentasi tentang perkembangan wilayah dari berbagai sektor. Data yang akurat dan aktual menjadi titik tolak untuk merencanakan pembangunan daerah.
“Ini penting dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS pusat yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Kerja sama ini meliputi pengumpulan dan validasi data terkait tiga variabel penting. Di antara data investasi, data industri, dan data pertanian. Ketiga variabel itu yang nanti bisa mengangkat potensi wilayah Jawa Tengah. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang dijadikan bahan kajian.
“Ini selaras dengan kebijakan Mendagri bahwa nanti, tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi Indonesia akan dikembangkan dan yang pertama adalah di Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan yang pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik supaya lebih tepat dan akurat.
“Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi Gubernur dan jajarannya untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus pasti obatnya tidak akan keliru,” katanya.
Sebagai tambahan informasi, Provinsi Jateng menjadi provinsi yang penting buat perekonomian Indonesia. Sekitar 9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbang oleh Jawa Tengah yang sepertiga dari ekonomi ditopang oleh sektor industri manufaktur, dan sekitar 14 persen ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian. /*
Cosmas
