Perpadi Dukung Swasembada Pangan Nasional
SOLO, POSKITA.co – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengajak Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), untuk mendukung swasembada pangan.
Hal ini disampaikanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025, di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa malam (14/1/2024), .
“Mari kita jadikan beras Indonesia sebagai simbol pangan berkualitas ramah lingkungan dan menjadi kebanggaan nasional kita,” tandas Rachmat Pambudy.
Rachmat menjelaskan pemerintah memprioritaskan pengembangan sentra produksi atau lumbung pangan di daerah.
Lalu, penguatan cadangan pangan Pemerintah, peningkatan produksi untuk menopang program makan bergizi gratis dan hilirisasi, riset dan inovasi perbenihan atau pemuliaan tanaman. Serta, penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
“Saya kira perpadi organisasi yang juga ikut berperan untuk swasembada pangan, setelah 20 tahun, kembali diupayakan dan dilanjutkan lagi oleh pak Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Sementara Ketua umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengatakan ikut menyikapi penetapan harga HPP Gabah Panen Kering sebesar Rp 6.500/ kg membuat pengusaha penggilingan padi membutuhkan modal yang lebih besar.
“Kalau dari Perpadi sebenarnya kita lihat dengan naiknya modal lebih besar. Kalau dari segi petani tentunya kita harus mengerti pemerintah mempunyai keinginan intuk menaikkan pendapatn petani,”katanya ditemui di Munas Perpadi di Solo, Selasa malam (14/1/2025).
Pihaknya mengaku siap dengan penerapan tersebut yang akan diberlakukan besok, 15 Januari 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Sutarto mengatakan, kenaikan HPP Gabah Panen Kering ini sudah melalui diskusi yang panjang dengan pemerintah. Sehingga, kedepan hari melakukan strategi yang terbaik.
“Ya itu memang diskusi panjang, dan pemerintah sudah memutuskan tentunya nanti teman-teman harus melakukan strategi yang terbaik. Salah satu misalnya kita harus memilih kualitas yang lebih baik untuk cadangan beras pemerintah,” pungkasnya.
Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (Kg). Kenikan harga gabah itu mulai berlaku dua hari lagi yakni 15 Januari 2025.(Cartens)
