Nasional

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Siap Pengesahan

JAKARTA, POSKITA.co – Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mencapai babak penting. DPR RI menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Setelah mendapat persetujuan, palu diketukkan sebagai tanda keputusan DPR.

Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah RUU Perampasan Aset diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU tersebut dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna. Kesepakatan tingkat pertama itu diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi menyatakan setuju. Perwakilan fraksi dan pemerintah juga menandatangani naskah RUU sebagai tanda selesainya pembahasan tingkat pertama.

397 MASALAH DIBAHAS, 74 PASAL DISEMPURNAKAN

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam proses pembahasan, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini diharapkan memungkinkan negara memulihkan aset hasil tindak pidana meskipun proses pemidanaan terhadap pelakunya menghadapi kendala, dengan tetap melalui prosedur dan pemeriksaan pengadilan.

RUU tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan independen, serta tata kelola aset secara profesional dan transparan.
Selain korupsi, cakupan pengaturan juga menjangkau sejumlah tindak pidana lain, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

BUKAN SEKADAR MENGHUKUM PELAKU

Melalui regulasi ini, pemberantasan kejahatan diharapkan tidak berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku.

Negara juga memiliki instrumen hukum untuk menelusuri, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara maupun korban tindak pidana.
Habiburokhman menegaskan, mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat politik, sarana pemerasan, ataupun instrumen penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Dengan persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna 19 November 2026, RUU Perampasan Aset memasuki tahap akhir proses pembentukan undang-undang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

cosmas