Sebelum Giant Sea Wall Berdiri, Pantura Jateng Dipagari Mangrove

Foto: Humas Jateng

SEMARANG, POSKITA.co – Perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah tak menunggu pembangunan giant sea wall. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) akan lebih dulu memperkuat benteng alami pesisir melalui penanaman mangrove berbasis Nature-based Solution di Sayung, Kabupaten Demak.

Langkah tersebut akan menjadi proyek percontohan atau demonstration plot (demplot) perlindungan Pantura sekaligus upaya awal menghadapi abrasi, rob, kerusakan ekosistem pesisir, dan ancaman perubahan iklim.

Program ini juga dirancang dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dari pengelolaan kawasan Pantura.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026).

“Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Teluk Semarang, Demak, dan Kendal,” kata Fadil seusai pertemuan.

Menurut dia, penanaman mangrove di Sayung bukan sekadar proyek penghijauan. Program tersebut menjadi langkah awal untuk membangun model perlindungan pesisir yang menggabungkan pemulihan ekosistem dengan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, masyarakat, komunitas, dan berbagai elemen di kawasan pesisir akan dilibatkan sejak awal.

“Pasti (libatkan masyarakat). Jadi mitra kebersamaan pemberdayaan masyarakat memang itu tujuan utama dari BOPPJ. Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Fadil mengatakan, BOPPJ juga akan mempelajari berbagai praktik baik pengelolaan mangrove yang telah berkembang di Jawa Tengah.

Salah satunya dilakukan oleh tokoh pemuda Brebes, Mohammad Bangkit, yang menggerakkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes.

Praktik-praktik lokal tersebut dinilai penting untuk dikembangkan karena masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga ekosistem sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kawasan.

“Nanti kami juga akan bertukar ilmu tentang kearifan lokal bahwa ternyata tanaman yang tumbuh di pesisir pantai ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

Ditambahkan, para pionir itu juga akan kita ajak bersama dan kita sampaikan kepada masyarakat pada umumnya untuk mendukung ini karena ini untuk kemajuan bersama.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, langkah BOPPJ tersebut sejalan dengan program Mageri Segoro yang telah dijalankan di berbagai wilayah pesisir Jawa Tengah.

Menurut dia, perlindungan pesisir tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Penguatan ekosistem melalui mangrove, cemara, kelapa, dan vegetasi pesisir lainnya perlu dilakukan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai.

“Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Luthfi.

Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 651,47 kilometer berada di kawasan Pantura, 343,50 kilometer di pantai selatan, dan 132,88 kilometer berada di Karimunjawa.

Kawasan pesisir tersebut memiliki fungsi strategis karena bersinggungan langsung dengan permukiman warga, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, khusus Pantura, tantangan perlindungan pesisir semakin kompleks. Selain abrasi dan erosi, kawasan ini menghadapi banjir rob, penurunan muka tanah sekitar 8-11 sentimeter per tahun, kerusakan ekosistem, sedimentasi dan perubahan dinamika muara, serta dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.

“Sehingga upaya pencegahan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan (Giant Sea Wall) dilaksanakan,” ujar Luthfi.

Untuk jangka panjang, perlindungan Pantura Jawa juga diarahkan melalui pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional.

Di Jawa Tengah, infrastruktur tersebut direncanakan membentang sekitar 274,7 kilometer, melintasi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang.

Namun, sebelum infrastruktur raksasa tersebut terbangun, Luthfi ingin masyarakat dan lingkungan pesisir lebih dahulu diperkuat.

Ia berharap masyarakat terbiasa menjaga dan memanfaatkan ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove, cemara, kelapa, dan tanaman pantai lainnya.

Dengan demikian, perlindungan Pantura tidak hanya berbentuk tembok dan konstruksi fisik, tetapi juga bertumpu pada ekosistem serta masyarakat yang hidup di dalamnya.

“Harapannya masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan alam dengan penanaman mangrove kemudian cemara, kemudian kelapa nyiur dan sebagainya,” katanya. (*)

Cosmas