Ramadhan Kelabu di Cilacap: Ketika ‘Operasi Senyap’ Memutus Tradisi Berbuka
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Foto: Kolase/cilacap.go.id/kpk
CILACAP, POSKITA.co – Jumat siang (13/3/2026) di pesisir selatan Jawa Tengah seharusnya berjalan khidmat. Suasana bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah biasanya diisi dengan persiapan ngabuburit dan pasar takjil yang mulai menggeliat di sekitar Alun-alun Cilacap. Namun, ketenangan itu pecah oleh deru mobil hitam yang bergerak cepat menuju kantor bupati.
Bukan tamu dinas biasa yang datang, melainkan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari itu, nasib Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, berubah drastis: dari orang nomor satu di kabupaten, menjadi terperiksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Penangkapan Syamsul bukan sekadar berita hukum biasa. Ini adalah OTT ketiga yang dilakukan KPK tepat di bulan Ramadhan tahun ini. Ada ironi yang menyesakkan dada bagi warga Cilacap; di saat rakyatnya berupaya menahan lapar dan dahaga demi ibadah, pemimpinnya justru terseret dalam dugaan pusaran materi yang haram.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar tersebut dengan singkat namun padat. “Benar, Bupati Cilacap,” ujarnya. Kalimat pendek itu seketika meruntuhkan wibawa birokrasi yang dibangun bertahun-tahun.
Jumat Keramat dan Angka Sembilan
Tahun 2026 tampaknya menjadi “tahun pembersihan” bagi lembaga antirasuah. Penangkapan Syamsul merupakan operasi kesembilan sepanjang tahun ini. KPK seolah tak memberi napas bagi para koruptor. Dari kasus pajak di Kemenkeu hingga sengketa lahan di pengadilan, semua disikat tanpa pandang bulu.
Syamsul kini menyusul koleganya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, yang lebih dulu merasakan dinginnya ruang pemeriksaan KPK di bulan suci ini.
Menanti Fajar di Gedung Merah Putih
Saat ini, Syamsul Auliya Rachman punya waktu 24 jam untuk merenung. Di bawah lampu ruang pemeriksaan, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum status hukumnya ditentukan. Apakah besok ia masih bisa melaksanakan shalat Tarawih dengan bebas, atau justru harus mengenakan rompi oranye di balik jeruji besi?
Bagi warga Cilacap, penggerebekan ini adalah pil pahit. Harapan akan pemerintahan yang bersih seolah kembali diuji.
“Korupsi bukan hanya soal angka yang hilang dari kas negara, tapi soal kepercayaan rakyat yang dikhianati di saat mereka sedang bersujud memohon keberkahan,” ungkap salah satu warga di media sosial menanggapi kabar tersebut.
Kini, Cilacap hanya bisa menunggu. Menunggu kejelasan perkara, dan menunggu fajar esok hari yang mungkin akan membawa kabar duka bagi birokrasi di Jawa Tengah.
Red/*
