Don Muzakir: Usut Impor Beras Melalui Pelabuhan Sabang
SOLO, POSKITA.co – Impor beras dari Thailand melalui Pelabuhan Sabang, Aceh menuai protes dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.
Dia menilai, impor beras dari Thailand melalui Pelabuhan Sabang, pada Minggu (23/11), ada oknum yang bermain di balik peristiwa ini.
Untuk itu, Ketum DPN Tani Merdeka tersebut mendesak pemerintah segera mengusut pihak-pihak yang terlibat.
Sebab Don Muzakir meyakini impor beras berpotensi merusak harga gabah yang sudah ditetapkan pemerintah.
Disamping itu, dia mengingatkan produksi beras nasional dari Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,7 juta ton, melebihi target 32 juta ton.
Surplus beras tersebut, lanjut Don Muzakir, membuktian bahwa kebutuhan beras dalam negeri dapat tercukupi tanpa harus impor.
“Beras impor itu mau dikemanakan, sementara kita sudah swasembada pangan. Regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, apalagi Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tahun ini tidak impor beras,” tegas Don Muzakir yang juga sebagai Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) tersebut saat dikonfirmasi Rabu (26/11).
Don Muzakir tak menampik bahwa regulasi masuknya beras melalui Sabang sah karena kawasan bebas, namun perlu ditekankan kebijakan daerah harus sejalan dengan kebijakan pusat.
Untuk itu, Don Muzakir meminta agar BPKS Sabang menjelaskan tujuan impor beras tersebut.
“Kebutuhan impor beras untuk apa? Masalah ini BPKS harus menjelaskan, apakah untuk kebutuhan industri di Sabang atau untuk diperjual belikan di pasar tradisional di luar kawasan Sabang?,” kata Don Muzakir dengan nada tanya.
Sembari ingin meminta penjelasan dari BPKS, Don Muzakir menegaskan bahwa beras impor yang masuk melalui Sabang tidak boleh dijual di luar kawasan bebas karena dapat merusak harga pasar dan merugikan petani. Selain itu, Don menyoroti pentingnya pengawasan ketat di pelabuhan bebas agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang merugikan petani.
“Kita harus jaga swasembada ini bersama-sama. Kalau petani sudah bekerja keras dan produksi sudah cukup maka tugas kita adalah melindungi para petani,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal kebijakan swasembada pangan, menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan, serta mendukung program Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah mewujudkan swasembada pangan.
Mencuatnya masalah ini, kata Don, mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di kawasan bebas agar harga gabah tetap stabil dan capaian swasembada pangan terus terjaga. (**)
Tanto
