Muktamar PPP, Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Layak Pimpin PPP

SOLO, POSKITA.co – Menjelang pelaksanaan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejumlah tokoh nasional diperhitungkan untuk menjadi pemimpin partai berlambang Ka’bah tersebut.

Bagi pengurus yang punyak hak memilih diwanti-wanti agar memilih pemimpin yang berprestasi.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua LBH DPP PPP, Arif Sahudi SH, MH.

Mantan Ketua DPC PPP Kota Solo periode 2011–2016 tersebut membuat surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh pemilik suara dalam muktamar, musyawarah wilayah (muswil), dan musyawarah cabang (muscab) di seluruh Indonesia agar memilih Ketua Umum (Ketum) yang memiliki prestasi demi menyelamatkan PPP dari keterpurukan politik nasional.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani pada 12 Juni 2025 tersebut, advokat yang tergabung di Kartika Lawfirm itu menyoroti kondisi PPP saat ini yang dinilainya secara politik telah “mati” karena gagal meraih kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.

“PPP secara hukum memang masih sah sebagai partai politik, tetapi secara politik nasional, PPP sudah hilang dari peredaran karena tidak lagi memiliki kursi di Senayan,” terang Arif Sahudi dalam menyampaikan surat terbukanya.

Lebih lanjut Arif Sahudi menandaskan, pemimpin yang gagal tidak perlu dipilih. Apa yang dikatakan ini sehubungan Ketum DPP PPP, M Mardiono bakal maju sebagai Ketum.

“Padahal sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 6, salah satu syarat menjadi pimpinan partai adalah memiliki prestasi. Artinya, mereka yang pernah berhasil menaikkan suara atau kursi partai, atau setidaknya mempertahankan. Kalau saat memimpin justru kehilangan kursi, itu tidak layak untuk dipilih,” tegasnya.

Dengan situasi politik saat sekarang ini, lebih lanjut, Arif menyatakan secara terbuka atas kemungkinan tokoh dari luar PPP untuk memimpin partai. Dia mencontohkan tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman maupun Mantan Presiden RI, Joko Widodo sebagai sosok yang menurutnya layak jika mendapat dukungan dari peserta muktamar.

“Kalau Pak Jokowi atau Pak Amran berkenan dan dipilih para muktamirin, saya tidak keberatan. PPP adalah milik umat Islam, milik semua, dan terbuka,” katanya.

Arif Sahudi juga menyebut beberapa nama internal yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP seperti Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dan tokoh-tokoh daerah lain yang telah menunjukkan peningkatan suara partai secara signifikan.

“Yang penting memilih pemimpin yang punya prestasi. Kalau mau internal, ya silakan, banyak kader hebat,” terangnya.

Terkait posisi Ketua Umum PPP saat ini, Muhamad Mardiono, Arif menilai bahwa tidak adanya kursi yang diraih PPP di parlemen menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan kepemimpinan baru.

“Kalau tetap memaksakan diri mencalonkan kembali padahal tidak punya prestasi, ya itu melanggar ART. Sebaiknya pemilik suara tidak memilih pemimpin gagal,” tegas Arif. (**)