Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sidak Marak Pupuk Subsidi Dijual di Medsos
SRAGEN, POSKITA.co – Komisi B DPRD Jateng dan Komisi II DPRD Sragen langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) distribusi pupuk di Sragen. Menyusul maraknya penjualan pupuk subsidi di media sosial, Jumat siang (26/4).
Kalangan dewan yang juga didampingin
Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen dan pihak Pupuk Indonesia (PI) dilakukan di Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen.
Ketua Komisi B DPRD Jateng Sarno mengatakan terkait kunjungannya ke Sragen muncul masalah pupuk, kebetulan memang bidangnya komisi B, setelah ini akan kami bicarakan dengan UPD terkait,” kata Sarno.
Selain itu, kata Sarno, Komisi B juga membata serapan pupuk di Sragen rendah oleh Kementan. Lantaran Komisi justru pupuk telat datang ketika Petani membutuhkan.
“Soal serapan pupuk di Sragen rendah jelas tidak benar, karena waktu petani butuh pupuk tidak ada. Setelah lewat masa mempupuk tanaman padi pupuk baru ada. La petani disuruh nebus pupuk buat apa lagi kan udah mau panen ini yang menjadi problem,” jelasnya.
Disinggung soal pupuk subsidi di Sragen dijual bebas di media sosial (Medsos) dan pupuk subsidi dijual diatas harga HET, Komisi B mengkritik keras.
“Kami sampaikan masalah pupuk sudah sangat lama sekali sejak kami belum menjadi dewan. Soal pupuk dijual bebas di media sosial itu yang menjadi masalah juga, itu juga bisa dilihat itu yang jual pengecer pupuk atau bukan atau mungkin pihak petani nebus tidak dipakai lalu dijual.
Kalau ada kios yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) itu sudah melanggar dan bisa dipidanakan itu bisa ditindak oleh pihak berwajib, pupuk memang harus dijual di orang orang petani yang terdaftar disitu tidak bisa orang luar membeli,” bebernya.
Sementara itu politikus senior Sragen dari partai Nasdem Bambang Widjopurwanto (BWP),
Bahwa peran KP3 sebagai pengawas tidak berfungsi.Karena berapa sarapan pupuk dilapangan KP3 dinilai tidak tahu.
Seperti di Sragen banyak lahan tidur jelas tidak mungkin. Karena versi dari pihak pupuk Indonesia sudah menyalurkan 38 persen, namun hampir 10 persen ngendon di distributor atau KPL.
Disisi lain, kata Bambang Pur, soal temuan kios pupuk menjual pupuk subsidi jenis Urea dengan harga 220 ribu perkarung sudah saya laporkan ke pihak kepolisian. (Cartens)
