Panitia Pilkades PAW Singopadu Tolak Buka Berkas

Spread the love

SRAGEN, POSKITA.co – Proses seleksi bakal calon (balon) Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, terus memanas, Senin (27/6). Pasalnya, salah satu bakal calon Kades meminta kuasa hukumnya untuk memeriksa berkas terkait dua calon yang pernah tersangkut kasus pidana. Namun pihak Sekretaris Desa (Sekdes) meminta panitia tidak membuka berkas tersebut.

Penasehat Hukum dari Heru Tarwoco salah satu bakal calon PAW Kades Singopadu, yakni Sri Kalono sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan ijin melihat berkas dan keterangan para peserta bakal calon PAW. Namun urung bertemu dengan panitia seleksi PAW Kades lantaran ketua panitia tidak berada di kantor desa.

Pada Wartawan, Kalono menyampaikan sesuai undang-undang advokat, pihaknya memiliki kewenangan untuk mendapatkan data sesuai dengan kepentingan klien. Kemudian berdasarkan undang-undang pemilu, salah satu asasnya adalah jujur, dan keterbukaan.

”Kami ingin melihat berkas persyaratan para bakal calon. Kalau asas keterbukaan, siapa saja boleh melihat. Kemudian kami ingin meminta beberapa keterangan. Terkait bakal calon SKD dan PRD,” ujarnya.

Berdasaran Peraturan Bupati (Perbup) terkait PAW Kepala desa. Dia menyampaikan yang bersangkutan harus secara jujur dan terbuka mengumumkan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara.

”Diumumkan pada public, apakah itu sudah ada? Kami belum melihat. Kamudian ada yang menyebutkan bukan melakukan kejahatan berulang-ulang. Harus ada kejujuran pidana apa saja yang telah dilakukan dua orang tersebut,” bebernya.

Kalono juga menilai perbup terkait PAW ini sedikit janggal. Karena tidak ada persyaratan SKCK. Sehingga perlu ditanyakan karena berkaitan dengan asas jujur dan keterbukaan. Pihaknya mendapat bukti SKD pernah menjalani pidana tipikor 2009. Kemudian kembali menjadi terpidana perjudian pada 2017.

Sedangkan PRD menjadi terpidana pada 2014 tipikor. ”Pasal UU Pemberantasan tipikor ancaman hukumannya maksimal 20 tahun minimal 1 tahun, putusannya 1 tahun 8 bulan,” terangya.

Dia juga mendengar sudah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri (PN). Namun perlu dipastikan bunyu surat tersebut. ”Jangan-jangan tidak sesuai, kalau tidak sesuai dan dinyatakan tidak melakukan tidak pidana, ketua pengadilan juga bisa saya gugat, Jadi panitia harus terbuka,” ujarnya.

Selain dua nama tersebut ada bakal calon atas nama PM yang merupakan sebelumnya sebagai panitia. Selain itu PM juga menjadi perangkat desa, perlu di cek mendapatkan ijin dari atasannya dan ijin dari BPD. Sebelum mendaftarkan sebagai bakal calon.

”Ini termasuk pemilu, jadi asas jujur dan terbuka dijunjung tinggi. Agar tidak berdampak di kemudian hari,” terangnya.

Terpisah Sekretaris Desa (Sekdes) Singopadu, Suyatno meminta panitia PAW kades menolak untuk membuka berkas. Pihaknya mempertanyakan kapasitas dari penasehat hukum salah satu calon tersebut. Selain itu dia menilai calon tersebut sudah memenuhi persyaratan. ”Saya minta panitia tidak mengiijinkan, Kapasitas mereka apa?” ujarnya.

Pihaknya menyampaikan untuk masa jabatan PAW Kades Singopadu masih sekitar 3 tahun. Namun pihaknya menyayangkan bakal calon yang mencari celah kesalahan kompetornya. Dia menegaskan bahwa benar dua orang calon pernah terpidana. Namun pencalonan mereka tidak melanggar ketentuan. (Cartens)