Mau Beli SPBU Malah Ketipu Rp 510 Juta

Spread the love

SRAGEN, POSKITA.co – Seorang pengusaha asal Desa, Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Sragen, bernama Paryanti (52) yang berniat mau membeli SPBU malah kena tipu. Akibat penipuan itu korban harus menelan kerugian mencapai Rp 510 juta. Korban melaporkan kasus penipuan dengan terlapor Haris Supriyadi (HS) asal Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, ke Polres Sragen. Hal itu terungkap saat Polres Sragen lakukan gelar perkara, Jumat (5/11).

Informasi yang dihimpun, awalnya sekitar Oktober 2019 lalu, suami korban bernama Darmono di telpon HS ada pinjaman dana besar Namun syaratnya ada aset yang memungkinkan untuk dibeli. Lantas suami korban bertemu dengan HS di salah satu rumah makan di Klaten.

Dengan bujuk rayu yang sangat meyakinkan, pasangan Paryanti – Darmono ini kepincut dengan janji manis HS. Setelah melihat peluang pinjaman dana besar itu, Paryanti berniat membeli sekaligus merenovasi salah satu SPBU di wilayah Sambungmacan. Mereka tertarik karena anggaran tersebut diberikan dengan sistem hutang bunga ringan. Pertemuan selanjutnya bertemu di rest area tol Sragen dan rencana pembelian SPBU dinilai memenuhi syarat untuk pinjam dana.

”Namun ada dana untuk mengurus itu, per Rp 1 miliar, dikenai Rp 1 juta. Setelah berapa hari kita ketemuan di rumah makan di Sragen. Terlapor memastikan dananya riil dan ada, dijanjikan 3 minggu cair,” terang Paryanti.

Karena tertarik dan berniat mengakusisi salah satu SPBU di Sragen, Paryanti berniat pinjam Rp 65 miliar. Lantas pada kesempatan awal pihaknya memberikan Rp 45 juta agar bisa mencairkan Rp 45 miliar untuk membeli SPBU.

”Setelah itu ada survey dari tim pencairan yakni yang dilakukan SH Slamet Harjaka (SH) dan Ika Rini Handayani (IRH), setelah survey dan diajak makan, minta lagi Rp 20 juta dan diberi secara cash,” jelasnya.

Selang berapa hari HS kembali lagi menghubungi meminta Rp 15 juta dan berkunjung ke Klaten. Lantas mengalihkan tranfer ke IRH untuk keperluan pencairan. Padahal total uang yang diberikan sudah mencapai Rp 510 juta. Namun pinjaman uang itu tak kunjung terealisasi. ”Setelah minta uang beberapa kali, handphone kita diblokir sama IRH itu. Hubungan kita hanya sama HS dan HS tidak transparan bahwa ternyata tim pencairan SH dan IRH merupakan suami Istri,” ujarnya.

Selanjutnya HS berjanji mau mengembalikan dana dengan surat perjanjian. Namun selalu mengulur waktu hingga akhir 2020 tidak ada kejelasan. Hingga akhirnya pihaknya memutuskan melaporkan ke Polres Sragen pada April 2021 ini. Kemudian Gelar perkara baru terlaksana Jumat (5/11) ini di Polres Sragen.

Kuasa Hukum Pihak Pelapor Amir Junaidi menjelaskan adanya dugaan penipuan pada kliennya. Lantas pihaknya mengirimkan surat pada Polres Sragen untuk segera dilakukan gelar perkara. ”Alhamdulillah saat ini dilakukan gelar perkara, kita sudah cukup bukti, mestinya ditingkatkan menjadi tersangka,” ujarnya.

Dia menjelaskan dari keterangan kliennya, terlapor HS membujuk rayu kliennya dengan alasan pencairan uang tersebut membutuhkan dana pendamping. Pelaku menjanjikan dana tersebut bukan dari lembaga keuangan, sehingga sumber dananya dipertanyakan. Hingga beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan iming-iming pinjaman uang yang nilainya miliaran. ”Kerugian sebesar Rp 510 juta, bukti tranfer rekening koran ada, penyerahan tunai juga ada saksi,” terangnya.

Lantas penjelasan dari hasil Gelar Perkara Satreskrim Polres Sragen, akan disampaikan secara tertulis dari Kepolisian ke Pelapor. Sementara Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Lanang Teguh Pambudi mewakili Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi menyampaikan hasil dari gelar perkara disampaikan pada pihak pengadu. ”Karena kalau disampaikan dari kita terkait rahasia penyidikan. Nanti kita sampaikan ke pengadu,” jelas Kasat Reskrim.

Pihaknya banyak modus penipuan/penggelapan cukup banyak. Tetap akan dilakukan penyidikan. Jika tidak bisa ditingkatkan, akan dilakukan penyidikan. Soal nilai yang diadukan sebesar yang disampaikan pengadu. Namun untuk nilai riil tergantung hasil penyidikan.

Sementara nomor telepon HS selaku terlapor yang tertera di kartu nama yang diberikan pihak pelapor tidak bisa dihubungi. (Cartens)