Gagal Bangun 18 Titik Jalan, Kades Pengkok Dituntut Mundur
SRAGEN, POSKITA.co – Puluhan warga Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung mendesak kepala Desa (kades) setempat untuk mundur dari jabatannya. Lantaran Kades dituding gagal membangun 18 ruas jalan desa tahun ini. Padahal anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sudah tersedia di depan mata senilai Rp 570 juta.
Sejumlah warga menggeruduk kantor desa Pengkok dalam acara audiensi Selasa (12/1). Warga menyesalkan kinerja kades karena gagal melaksanakan perbaikan jalan di desa tersebut. Karena tidak mampu melaksanakan pembangunan sehingga anggaran BKK yang seharusnya bisa untuk pembangunan, harus kembali ke kas daerah (kasda).
Perwakilan warga, Muhammad Harun Fuadi, warga Dukuh Bejing, TR 17A, Desa Pengkok, menyampaikan ada sekitar 30 orang bertemu dengan kades dalam ruangan. Sedangkan Puluhan orang berada di luar Kantor Desa. ”Kami menyikapi soal anggaran pembangunan BKK yang dikembalikan ke Kasda, kami kecewa,” terang Harun.
Lantas pihaknya menuntut pada Kades untuk sanggup mencarikan anggaran guna membangun 18 titik jalan yang gagal terealisasi itu. Jika dalam jangka waktu 1 bulan tidak bisa mencarikan anggaran untuk membangun 18 titik itu, maka Kades diminta mundur dari jabatannya. ”Kami menuntut Kades untuk membuat surat mengundurkan diri, namun Kades meminta kelonggaran hingga 1,5 bulan mulai 12 Januari ini,” ujar Harun.
Harun menyampaikan menurut penuturan kades bahwa anggaran BKK diberi waktu 1 bulan untuk mendapatkan CV yang menggarap pekerjaan tersebut. Hingga batas waktu yang ditentukan pemdes tidak mendapat CV yang mengerjakan pembangunan jalan. Dia menduga antara kades dengan perangkat desa tidak kompak, mencari CV sendiri-sendiri. ”Sampai 31 Desember, kades belum mendapat CV untuk mengerjakan jalan, jadi menurut aturan BKK kembali ke Kasda,” bebernya.
Dia menyampaikan untuk anggaran BKK tersebut berasal dari dua anggota DPRD Sragen. Yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. Dari anggota DPRD PDIP sebanyak Rp 220 juta untuk 8 titik jalan. Sedangkan dari anggotaq DPRD Gerindra sebanyak Rp 350 juta untuk 10 ruas jalan.
Sementara Kades Pengkok, Sugimin Cokro membenarkan sejumlah warga datang dan mendesaknya mundur karena tidak bisa memaksimalkan anggaran BKK untuk 18 titik jalan. ”Kalau saya dikatakan tidak bisa bekerja. Sebenarnya gak begitu. Sudah direwangi kepala digawe sikil, sikil digawe sirah ternyata di akhir Desember habis. Ada salah satu PT yang menolak, ada kaitannya perjanjian tertentu,” ujarnya.
Dia menyampaikan sudah dari pemborong satu ke pemborong yang lain. Di tengah jalan ada salah satu pemborong tak mau ditransfer uang dan menolak garapan desa Pengkok. ”Akhirnya saya mumet, batalkan. Saya pusing, saya cari PT lagi, kebetulan PT pertama yang saya sowani setuju , awalnya sehat, dalam perjalanan sakit lalu meninggal dunia,” terangnya.
Lantas Sugimin Cokro siap tanggung jawab penuh. Jika sudah masuk Kasda dan tidak bisa ditarik, dirinya siap membangun dengan menggunakan uang pribadi. (Cartens)
