Publisitas Perusahaan Gunakan Konsep Koneksi Politik
SOLO (poskita.co) – Koneksi dengan politik justru membuat kepublikan perusahaan lebih terjamin dan mudah mendapatkan akses. Artinya, perusahaan memiliki keterlibatan dengan kekuatan politik dapat memiliki tingkat kepublikan yang lebih tinggi meskipun “secara formal” dikategorikan sebagai perusahaan swasta. Hal ini diungkapkan Prof. Dr. Wisnu Untoro salah satu guru besar ke 12 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS.
“Kebutuhan koneksi politik lebih lazim untuk perusahaan yang memiliki penjualan dalam jumlah besar ke pemerintah, melakukan ekspor dan berhubungan dengan proses lobbying,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, konsep kepublikan perusahaan lebih dekat dengan konsep koneksi politik daripada konsep kepemilikan pemerintah terhadap perusahaan. Contohnya bank swasta yang terkoneksi secara politik dalam beberapa hal seperti kepemilikan oleh politisi atau mempekerjakan politisi atau mantan pimpinan puncak lembaga pemerintahan di kepengurusan perusahaannya.
“Bank yang memiliki koneksi dengan otoritas politik memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan dana dalam bentuk deposito dari organisasi pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya cara pengukuran baru dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kepublikan organisasi yang lebih khusus yaitu pada organisasi atau perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan yang memiliki lebih banyak keterlibatan dengan kekuatan politik dapat memiliki tingkat kepublikan yang lebih tinggi meskipun “secara formal” dikategorikan sebagai perusahaan swasta. Demikian pula, di perusahaan non-keuangan, hubungan bisa diukur melalui penjualan ke lembaga pemerintah atau jumlah proyek lembaga.
“Untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak politisi dan mantan birokrat di tingkat puncak (direksi dan komisaris), bisa dianggap sebagai perusahaan yang lebih besar koneksinya dengan kekuatan politik,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam kausalitas tertentu, Wisnu menyimpulkan dampak tingkat kepublikan perusahaan terhadap kinerja terdapat kemungkinan positif atau negatif. Dengan menggunakan ukuran kepublikan yang baru diusulkan dua hipotesis yang berlawanan (competing hypothesis) terkait dampak tingkat kepublikan perusahaan pada kinerja. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa dampak positif hanya berlangsung jangka pendek, koneksi politik dalam jangka panjang akan menurunkan kinerja perusahaan.
“Bahkan, sebagian lainnya mengungkapkan bahwa efek negatif tersebut mungkin disebabkan oleh fakta bahwa ketergantungan pada koneksi politik adalah rentan,” paparnya.
Dia menyampaikan ketika Pengukuhan Guru Besar Bidang Manajemen Strategik, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS). Dalam pidato pengukuhan berjudul Kepublikan, Koneksi Eksternal dan Kinerja Organisasi, Wisnu Untoro menyatakan terdapat empat dimensi kepublikan yaitu kepemilikan, penetapan tujuan, pendanaan dan pengendalian. (Agung Santoso)
Caption Foto:
Prof. Dr. Wisnu Untoro salah satu guru besar ke 12 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS menyampaikan materi kepublikan perusahaan berkonsep politik.
