“Subsidi Pupuk Jangan Dicabut !”
Sragen-(Poskita)- Kebijakan pemerintah “carut marut”, bikin petani “mawut” (berantakan). Rencana kartu petani yang dimunculkan pemerintah-pun jadi tanda tanya besar. Apakah berjalan ataukah subsidi akan dicabut atau dialihkan?
Demikian “rasan-rasan” petani dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Sejahtera, Ngembatpadas, Gemolong, Sragen, beberapa waktu lalu.
Menurut Marto, PPL di Sragen, tahun ini pemerintah akan memberlakukan kartu tani. Konsep kartu tani, seperti ATM, menjadi multifungsi bagi petani. “Hanya, sebagian petani masih bingung. Mau beli pupuk saja repot,”tandasnya.
Kang Sastro memaparkan, aktivis pertanian, LSM LPMI (lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia), perlu mengkaji detail. Bukan asal-asalan. “Realitanya, tidak mudah. Masih ada generasi tua yang tidak faham ATM dan bank”,tandasnya.
Makanya, perlu evaluasi terus dan harus ada pendampingan dan advokasi dari PPL, dari aktivis kelompok tani dan gapoktan. “Kalau subsidi mulai dipretheli atau dilepas. Apa tidak kacau”,ujarnya.
Diungkapkan, saat ini, pendataan kartu tani belum tuntas. Beberapa petani belum tergabung dengan kelompok tani. Realitanya, juga ada kelompok tani yang “mati suri”. Yang pasti, harus terus berproses menuju kebaikan sistem, dan kesejahteraan.
“Jangan bikin petani pusing. Kadang Pupuk Phonska menghilang, ee e muncul phonska plus yang non subsidi. Harga lebih mahal 2 kali lipat,”tandasnya.
Katanya, belum lagi wacana subsidi mau dialihkan atau dicabut. Kalau urea 1 zak (50 kg), harganya mencapai Rp 250 ribu. Padahal saat ini Het (harga eceran tertinggi) Rp . 90 ribu, dijual Rp 95 ribu sampai Rp 100 ribu. Dalihnya, macam-macam untuk kas kelompok, untuk angkutan, tenaga kuli. “Itu masih dimaklumi, yang penting subsidi pupuk, jangan buru-buru dicabut,”tandasnya. (totok sukamto)
