KPK Dorong Peningkatan Layanan Publik Berintegritas
*Roadshow #BusAntikorupsi KPK 2018 di Klaten
KLATEN, POSKITA.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong terwujudnya layanan publik yang berintegritas yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klaten. Sehingga pelayanan publik di Kabupaten Klaten benar-benar dapat mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Klaten.
Penegasan tersebut disampaikan Pejabat Fungsional Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Gumilar Prana Wilaga di sela-sela memandu permainan board games antikorupsi dengan siswa SMA sebagai rangkaian Roadshow #BusAntikorupsi KPK 2018 di halaman RSPD Klaten, Selasa siang, 16 Oktober 2018. Gumilar Prana Wilaga yang akrab disapa Wily menegaskan, pelayanan publik berintegritas antara lain tidak ada pungutan liar (pungli), bekerja sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) dan transparansi informasi layanan publik.
Contohnya, kata Wily, misalnya perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) itu gratis atau pakai biaya, kalau gratis harus gratis tapi kalau pakai biaya harus jelas biayanya berapa dan waktunya mengurus ijin tersebut selesai berapa hari. Sebaiknya, layanan publik di era sekarang sudah diarahkan kepada layanan publik secara online berbasis internet karena sekarang akses internet sudah masuk hampir ke semua desa.
Pada kesempatan tersebut, Wily mengapresiasi Bupati Klaten Hj Sri Mulyani dan Inspektorat Klaten yang menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga yang mempunyai layanan publik ikut pameran memeriahkan Roadshow #BusAntikorupsi KPK 2018 di Klaten yang digelar selama dua hari, Selasa dan Rabu, 16 dan 17 Oktober 2018. Dengan layanan publik yang ditampilkan secara bersama-sama masyarakat tahu tentang jenis layanan publik di Klaten.
15 OPD Pameran
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Klaten, Jajang Prihono SSTP menambahkan, OPD dan lembaga yang ikut membuka stand layanan publik pada Roadshow #BusAntikorupsi KPK 2018 di Klaten ada lebih dari 15 antara lain dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Klaten.
Kemudian dari Polres Klaten tentang layanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok Kecamatan Polanharjo dan BUMBes Bugisan Kecamatan Prambanan, Bank Klaten, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi Klaten, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Klaten, Bank Jateng, PMI Klaten, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Samsat Klaten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klaten.
Dari pantauan, pameran layanan publik yang disuguhkan OPD pada kegiatan tersebut antara lain Dinas Dukcapil tentang layanan kependudukan, Polres Klaten tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pembuatan SIM dan pajak kendaraan.
Kemudian RSUD Bagas Waras menampilkan pemeriksaan kesehatan, cek golongan darah, PMI Klaten menampilkan layanan unit donor darah, Bank Klaten menampilkan aneka produk Bank Klaten. PDAM Klaten menampilkan pelayanan pembayaran online, sambungan rumah tangga baru dan pelayanan gangguan aliran air. Kemudian untuk BUMDes Ponggok Polanharjo menampilkan potensi Umbul Ponggok melalui audio visual dan BUMDes Bugisan Prambanan Klaten menampilkan aneka produk BUMDes Bugisan seperti aneka produk kerajinan.
Rangkaian Roadshow #BusAntikorupsi KPK 2018 diadakan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Klaten. Kegiatan Roadshow #BusAntikorupsi KPK 2018 bertujuan untuk membumikan antikorupsi kepada masyarakat. (ADVERTORIAL)
Caption Foto:
Bupati Klaten Hj Sri Mulyani dampingi Komisioner KPK Basaria Panjaitan saat kunjungi stand RSD Bagas Waras dalam pameran layanan publik.
