Gangguan Kamtibmas dan Kekerasan di Masyarakat Tidak Saling Terkait
JAKARTA (poskita) – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini, terutama menyangkut gangguan kerukunan beragama di Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta tidak terkait satu sama lain dan bukan dirancang dalam skenario yang terencana. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu takut pada situasi keamanan yang terjadi akhir-akhir ini.
“Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat biasa, yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design,” kata Moeldoko, usai pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.
Dalam pertemuan itu hadir Kepala UKP-PIP, Yudi Latief dan beberapa anggota Dewan Pengarah, antara lain Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Dr. Mahfud MD dan Pdt. Andreas Anangguru Yewanggoe dan anggota Dewan Penasihat Benny Susetyo, Pr dan Sudhamek AWS. Moeldoko menegaskan, polisi harus meningkatkan kewaspadaan anggotanya.
“Jangan ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi,” tegasnya.
Poin utama yang dibahas dalam pertemuan antara UKP-PIP dan Kantor Staf Presiden tersebut adalah upaya menyosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya.
“KSP akan menyinergikan seluruh kekuatan di antara Kementerian dan Lembaga, agar program-program UKP-PIP bisa masuk di dalamnya dan bisa menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak berdiri sendiri, yang pada akhirnya bisa overlapped atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” kata Moeldoko.
Sementara itu Kepala UKP-PIP, Yudi Latief menekankan, apa yang diputuskan oleh UKP-PIP butuh proses sinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan tentunya memerlukan dukungan dari institusi kepresidenan.
“Dalam hal ini, KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan bisa mengorganisir lembaga-lembaga yang terkait,” kata Yudi.
Selanjutnya, Yudi menjelaskan bagaimana cara menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat yaitu merespon isu-isu strategis yang ada di publik yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila.
“Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespon problem-problem yang ada,” ungkapnya.
Nantinya UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta memetakkan persoalan dan KSP akan mengeksekusinya.
Respon Isu SARA
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menekankan, media harus dioptimalkan untuk merespon berbagai isu-isu menyangkut Suku Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
“Lembaga yang tepat untuk menyampaikan kepada publik adalah UKP-PIP, sehingga masyarakat tidak memiliki sensitifitas di dalam merespon situasi,” tegasnya. (Cosmas)
