PDIP Solo Yakin Cagub Incumbent Bebas Perkara E-KTP

Spread the love

SOLO (poskita.co) – Meskipun tersandung perkara E KTP tapi dukungan dari DPC PDI P Kota Solo diberikan kepada Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo dalam pilkada Jawa Tengah 2018.

Bahkan gubernur ini justru diminta supaya terbuka apa adanya ketika menjadi saksi untuk menyampaikan siapa saja yang menerima dana korupsi E KTP.

Hal ini dikatakan Ketua DPC PDI P Kota Solo Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo sekaligus selaku Walikota Solo, Kamis (21/12/2017).

“Sejak awal PDI P Solo dukung incumbent dalam pilkada 2018 Kerena kinerja baik dalam awal periode ini, ” jelasnya.

Dirinya datang ke KPK atas perkara E KTP menanyakan status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyusul persiapan tahun politik 2018.

Meskipun demikian KPK menjawab supaya diminta melihat perkembangan kasus ini sehingga dirinya tidak melakukan intervensi.

Lantas, dipegangnya tetap mendukung yakni ucapan gubernur yang meyakinkan pihaknya kalau memang terlibat maka akan mundur dalam pilkada 2018.

“Saya datang KPK menanyakan statusnya (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo-red). Jadi tidak ada PDI P intervensi KPK, ” tegasnya.

Tidak hanya itu, dukungan ini setelah melihat kinerja gubernur dan wakilnya Heru Sudjatmoko serta adanya kabar mendapat surat rekomendasi.

Setidaknya dengan rekomendasi dari Ketua Umum PDI P Megawati nantinya maka gubernur akan maju bersama pasangannya yakni wakil gubernur sekarang.

Hingga saat ini pihaknya mendukung pasangan incumbent serta mengusahakan mendapatkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan.

“Rekomendasi jelas satu paket, gubernur dan wakilnya ini. Kita saja awal sudah mendorong incumbent mendapat rekomendasi DPP PDI P, ” ungkap Rudy.

Sekretaris DPC PDI P Kota Solo, Teguh Prakoso kalau pihaknya tetap melakukan konsolidasi di daerah pemilihan V Jawa Tengah dalam meraih suara 60-70 persent.

Pihaknya tetap mendukung incumbent apapun yang terjadi meskipun masih dalam lingkaran kasus E KTP.

Dengan persiapan untuk Pilgub Jateng 2018 maka berkesinambungan dengan Pemilihan Calon Legislatif atau Caleg hingga presiden.

Lantas yang diantisipasi dan dipersiapkan kampanye berbau SARA seperti kampanye pemilihan presiden waktu itu.(Agung Santoso)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *