Pastikan Selesai 2018, Ini Alasan Pemerintah Bangun Embung
JAKARTA (poskita.co) – Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan embung Rawasari yang saat ini tengah dikerjakan bisa diselesaikan pada 2018. Kepastian itu didapat setelah Kepala Negara melihat dari dekat proses pengerjaan embung Rawasari di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Menurut Jokowi, pemerintah membangun embung besar di Tarakan ini karena suplai air baku yang dibutuhkan masyarakat sangat kurang sekali.
“Embung besar untuk tampungan air bagi suplai air baku masyarakat Tarakan karena sangat kurang sekali. Kalau ini jadi, ini dimulai 2016 dan diharapkan 2018 selesai,” ujar Jokowi berdasarkan keterangan resmi dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Sebagai gambaran, kota Tarakan yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas sekitar 250 kilometer persegi.
Sayangnya, kota Tarakan tidak memiliki sungai besar. Sehingga diperlukan banyak embung dan waduk untuk menampung air hujan sebagai sumber penyediaan air baku dan mengantisipasi kekeringan pada saat musim kemarau.
Disamping itu, saat ini baru sekitar 50 persen dari 200 ribu jiwa penduduk Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang terpenuhi kebutuhan air bakunya.
Apalagi, kebutuhan air baku di Kota Tarakan sekitar 900 liter/detik dan sejauh ini baru tercukupi sebanyak 400 liter/detik dari embung-embung yang sudah ada.
Di pulau kecil seperti Tarakan kebutuhan airnya tidak bisa mengandalkan air tanah karena terpengaruh air laut sehingga menjadi payau.
Tak heran bila Presiden Joko Widodo sangat berharap dengan dibangunnya embung ini, kebutuhan masyarakat terhadap air bisa tercukupi. Apalagi,akhir-akhir ini curah hujan curah hujan di Tarakan cukup tinggi.
“Sehingga kecukupan air untuk masyarakat Tarakan benar tersuplai semuanya, enggak ada kekurangan. Karena di sini enggak ada sungai besar sehingga air-air dari sungai kecil harus kita tampung,” ujar Presiden.
Proyek pembangunan embung Rawasari menelan biaya sebesar Rp64 miliar tersebut dibiayai dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR yang dilakukan sejak 2016.(Uky)
