Gaji Kecil, Kepala Daerah Rentan Korupsi

Spread the love

JOGJA, Poskita – Penangkapan wali kota Tegal Siti Masitha Suparno oleh KPK, Selasa (29/8), menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sejak tahun 2016 KPK telah mencokok setidaknya 11 kepala daerah.
Gaji yang terbilang kecil disebut-sebut sebagai salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar mengatakan Pemerintah perlu mengatur kembali skema penggajian kepala daerah untuk mencegah berulangnya kasus korupsi yang melibatkan oknum kepala daerah.
“Kalau itu tidak diperbaiki, saya khawatir kepala daerah kita bakal ditangkapi semua karena terlibat korupsi,” kata Zaenal dalam jumpa pers di Jogja, Rabu (30/8).
Menurut Zaenal kecilnya gaji kepala daerah menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. “Sampai sekarang, gaji normal kepala daerah memang sangat kecil,” kata dia.
Gaji kepala daerah sekarang Rp5 juta sampai Rp6 juta. “Perlu dihitung kembali gaji gubernur sebaiknya berapa, bupati sebaiknya berapa disertai dengan rasionalisasinya. Saya kira banyak yang ahli soal teknis penghitungannya,” kata Zaenal.
Sesuai Keputusan Presiden No.68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, gaji pokok Gubernur Rp 3 juta. Sementara untuk tunjangan jabatan sekitar Rp 5,4 juta. Dengan demikian, total gaji yang diterima seorang Gubernur Rp 8,4 juta.
Gaji Wakil Gubernur Rp 2,4 juta. Tunjangan jabatan Rp 4,32 juta. Dengan demikian, total gaji yang diterima Wakil Gubernur setiap bulan hanya Rp 6,72 juta.
Gaji Wali Kota dan Bupati Rp 2,1 juta. Tunjangan jabatanRp 3,78 juta. Secara keseluruhan, setiap bulan para Bupati dan Wali Kota menerima gaji sebesar Rp 5,88 juta per bulan.
Untuk gaji pokok Wakil Bupati dan Wakil Walikota, Rp 1,8 juta dengan tunjangan per bulan sebesar Rp 3,24 juta. Jika ditotal, setiap bulan wakil Bupati dan Wakil Wali Kota menerima Rp 5,04 juta.
Ada pula insentif untuk kepala daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka kepala daerah berhak mendapat insentif yang nilainya juga cukup besar. Kepala daerah berhak mendapat insentif sebesar 6 kali gaji, jika realisasi penerimaan pajak di bawah Rp 1 triliun. Sedangkan jika penerimaan pajak daerah di kisaran Rp 1-2,5 triliun, kepala daerah berhak mendapat insentif 7 kali gaji. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 PP No.69 tahun 2010.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan kenaikan gaji pokok kepala daerah. Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Rencananya, gaji kepala daerah seperti gubernur akan mencapai Rp 80 juta, sedangkan bupati/wali kota sekitar Rp 50 juta. Saat ini, gaji pokok kepala daerah masih di bawah 10 juta.
“Bupati/wali kota sekarang Rp 5,6 juta gajinya, tapi (penghasilan) dari lainnya kan kita enggak tahu,” seloroh Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, kenaikan gaji kepala daerah itu dapat terealisasi pada 2016 atau 2017. Dengan catatan, pertumbuhan ekonomIndonesia mencapai 6,5 persen.
Pertimbangan pemerintah sebelum menaikkan gaji kepala daerah, salah satunya terkait kinerja kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik optimal bagi warganya. Kemendagri berencana mengevaluasi kinerja kepala daerah sebelum menaikkan gaji mereka.
Evaluasi itu juga akan dilakukan dari aspek penerimaan yang lain. Menurut Tjahjo, selama ini gaji pokok kepala daerah di bawah Rp 10 juta, tetapi ada kalanya mereka mendapat masukan dari sektor lain. Untuk itu, perlu ada pengawasan secara ketat agar pemasukan yang diterima kepala daerah tidak menyalahi aturan yang berlaku.
“Jangan sampai terima upah pungut, tetapi persepsi penegak hukum tidak sama. Akhirnya, banyak kepala daerah yang kena kasus korupsi,” kata Tjahjo. (Wds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *