30 Pekerjaan Proyek Jalan Sragen, Mangkrak!

Spread the love

SRAGEN, (Poskita) – Sekitar 30 titik proyek jalan di Kabupaten Sragen mangkrak. Pasalnya, proses pekerjaan baru sebatas pemadatan jalan yang progres kegiatan tak lebih dari 7 persen. Pasalnya, dari 39 pekerjaan jalan, sekitar 80 persenya macet. Salah satunya proyek jalan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan di Kedawung – Jambangan, Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Sragen terancam terkena blacklist. Pasalnya, pengerjaan proyek dengan anggaran APBD sebesar Rp 5,1 miliar macet total sejak dua bulan terakhir.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memblacklist pekerjaanya yang progresnya tak maksimal. Seperti di Mondokan dari hasil pengecekan terakhir, progresnya baru 7 persen dari tahapan yang seharusnya sudah mencapai 21 persen.

“Melihat kondisi itu, kami tidak tabu untuk lakukan blacklist. Putus kontrak yang dilakukan tentunya sesuai aturan berlaku, karena dari progres yang ada dinilai memang sangat lambat,” tandas Bupati Yuni disela-sela pengecekan proyek jalan di jalan lingkar selatan Sragen,Senin (28/8).

Menurut Bupati, dari hasil pengecekan proyek jalan memang ditemukan sejumlah persoalan seperti pengadaan rancangan besi wermes yang dinilai harganya telah berubah dari nilai kontrak. “Namun hal itu sudah menjadi resiko rekanan, tapi untuk mengatasi persoalan itu, untuk anggaran perubahan akan dilakukan penyesuian harga index yang ada,” papar Bupati Yuni.

Disisi lain, puluhan proyek di Sragen sendiri mangkrak, menyusul terjadinya kenaikan harga wermes. Seperti harga M10 yang biasanya Rp. 825 ribu/lembar menjadi Rp. 915 ribu/lembar. Sedangkan untuk M12 yang biasanya kisaran Rp. 1 juta/lembar menjadi Rp. 1.250 juta/lembar. Sehingga saat ini, pengerjaan proyek jalan baru sebatas pengerasan dan pemadatan.

“Parahnya lagi, sesuai perda Sragen uang muka untuk pengerjaan proyek tidak boleh diambil, membuat para rekanan kelabakan sehingga kesulitan masalah pengadaan barang,” ujar salah satu pemborong yang enggan disebut namanya.

Padahal, bila mengacu para perpres, kata rekanan tersebut, kontraktor wajib mendapatkan uang muka untuk bisa melancarkan pekerjaan yang ada. Sesuai aturan untuk PT 30 persen dan untuk CV 20 persen dari nilai kontrak. (Cartenz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *